Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono terkait penundaan penarikan iuran Tapera. Hal itu sesuai masukan dari berbagai pihak kepada Menteri PU-Pera selalu Ketua Komite Tapera.
"Jadi Komite Tapera adalah organ tertinggi di Struktur BP Tapera, yang berfungsi menjalankan pengawasan dan pembinaan BP Tapera, kami tentu akan mengikuti arahan dan masukan beliau sebagai Ketua Komite Tapera," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (7/6).
Menurutnya, saat ini BP Tapera fokus pada perbaikan pelayanan dan tata kelola untuk bisa mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik. BP Tapera belum melakukan collection atau menarik dana dan lembaga tersebut juga sudah menyelesaikan pembayaran hak peserta Bapertarum hingga Rp4,2 triliun.
Baca juga : Moeldoko Beri Sinyal Penerapan Iuran Tapera Mundur, Tak Jadi 2027
Sebelumya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono berharap penarikan iuran Tapera ditunda. Hal itu disampaikan Basuki menyusul gelombang penolakan pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Kelompok buruh menilai, kewajiban iuran yang diambil dari 3% gaji memberatkan, termasuk bagi pekerja yang sudah memiliki rumah, namun masih diharuskan mengikuti Tapera.
“Kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur (setelah 2027), menurut saya, saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut," kata Basuki. (Z-10)
Nobu Bank resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
BP Tapera mengusulkan perubahan harga rumah subsidi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendorong perubahan zonasi menjadi berbasis kabupaten/kota.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
PU-Pera telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Gantung Cibeteung Muara atau Jembatan Cisarum pada akhir tahun2023.
Pembangunan 3 juta rumah yang jadi program Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diniliai belum tentu berhasil tanpa kehadiran kementerian khusus perumahan.
Kementerian PU-Pera hingga saat ini masih belum dapat memastikan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi akan habis
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved