DPR Minta Informasi Lengkap IKN ke Menteri PU-Pera

ANGGOTA Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini. Pasalnya, komisi infrastruktur tak pernah mendapatkan gambaran utuh dan lengkap dari pemerintah mengenai penggarapan kota baru tersebut.

"Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sampai detik ini. Kita tahunya dari media, baca media. Untuk itu tolong barang kali kita diberikan gambaran lewat slide-nya, sarana prasarana sejauh mana, kemudian bangunannya kayak apa?" ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Gedung DPR RI, Kamis (6/6).

Sri mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima melalui media massa, dia tak meyakini IKN dapat selesai penuh pada tahun ini, apalagi digunakan untuk upacara kemerdekaan pada Agustus nanti. Karenanya, dia meminta agar pemerintah turut menyampaikan secara utuh dan berkala kepada wakli rakyat mengenai pembangunan IKN itu.

Baca juga : PKS: Pemerintah Harus Evaluasi Pembangunan IKN

"Eksekutif ini pasti yakin jawabnya. Kalau yang kita lihat di media, itu tidak akan mampu untuk dimanfaatkan. Padahal UU-nya sudah harus pindah ke sana. Karena itu berikan kami informasi secara utuh tentang IKN," tuturnya.

Di rapat yang sama, anggota lain Komisi XI, Irwan, mengatakan penunjukan Menteri PU-Pera sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN merupakan kebijakan yang tepat. Sedari awal, aku Irwan, pemerintah telah diingatkan untuk bisa menyerahkan urusan IKN kepada Kementerian PU-Pera dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Soalnya, menurut dia, permasalahan mendasar dari pembangunan IKN ialah pembebasan lahan. Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan IKN ialah konflik lahan. "Selama ini kita selalu mengesankan bahwa masyarakat lokal, adat itu selalu bertentangan dengan kebijakan nasional. Padahal sebetulnya itu masalah konflik lahan. Saya harap Pak Basuki bisa kemudian menyelesaikan konflik lahan ini," kata dia.

Baca juga : DPR RI Yakin Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono Bisa Atasi Persoalan IKN

Irwan mengeklaim masyarakat Kalimantan Timur di sekitar IKN maupun masyarakat adat yang ada di wilayah itu sepenuhnya mendukung pembangunan IKN. Karena itu, dia meminta agar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dan masyarakat adat dapat dipenuhi, alih-alih diabaikan. "Saya meyakini, masyarakat Kaltim, masyarakat sekitar IKN, masyarakat adat itu sangat mendukung IKN, sehingga mengakui dan melindungi hak-hak ini aspek penting dan jangan diabaikan," ungkapnya.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan dukungan kepada Menteri PU-Pera sebagai Plt Kepala OIKN. Menurutnya, itu memudahkan upaya pembangunan IKN. Soalnya, seluruh anggaran pembangunan IKN yang berasal dari APBN berada di Kementerian PU-Pera.

"Semua anggaran infrastruktur IKN semua dibahas dan ditetapkan di Komisi V. Pak Menteri juga bisa mengeksekusi langsung karena sebagai Plt juga sebagai menteri yang membidangi itu. Jadi kalau dari sisi manajemen ini langkah positif untuk membangun IKN," kata dia.

Baca juga : Legislator: Banyak Target, Siapapun Jadi Kepala Otorita IKN Pasti Gemetar

Progres IKN

Adapun dalam rapat itu, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pembangunan IKN. Pada tahun ini, alokasi dana negara untuk pembangunan IKN mencapai Rp37,41 triliun. Hingga 30 Mei 2024, sejumlah pembangunan infrastruktur menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Infrastruktur sumber daya air dengan alokasi Rp1,57 triliun, misalnya, digunakan untuk pengendalian DAS Sanggai 1A. Itu juga digunakan untuk penanganan banjir di Sungai Sepaku. Lalu infrastruktur bina marga menelan dana Rp17,56 triliun di tahun ini. Dana itu digunakan untuk pembangunan jalan tol IKN ruas V A dengan progres pengerjaan 85%.

Jalan tol IKN ruas III B kini progres pembangunan mencapai 83%. Kemudian jembatan Pulau Balang Bentang dengan progres 74%. "Akses bandara sudah berprogres 18%, jalan sumbu kebangsaan sisi barat progres 14%, dan di sisi timur progres 10% serta jalan feeder district di kawasan IKN dengan progres 73%," terang Basuki.

Selanjutnya ialah infrastruktur pemukiman yang menelan dana Rp11,42 triliun di tahun ini. Itu digunakan untuk pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) yang berprogres 65%. Kemudian diikuti jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku paket II yang telah berprogres 69%. Sedangkan kantor kementerian koordinator telah terbangun 68%.

Berikutnya infrastruktur perumahan dengan penggunaan dana Rp6,68 triliun. Itu digunakan untuk membangun hunian tapak menteri yang telah mencapai 91%. Sementara hunian TNI/Polri selesai 58%, hunian ASN 53%, serta hunian Paspampres 48%. "Hunian ASN, TNI/Polri, Paspampres ini total ada 47 tower. Sedang topping off 14 tower dan nanti pada Agustus 12 tower sudah bisa beroperasi," pungkas Basuki. (Z-2)