Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemerintah perlu mengevaluasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) secara menyeluruh dan tidak terburu-buru. Hal ini terkait pengunduran diri ketua dan wakil ketua Otorita IKN yang menjadi perhatian publik.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyoroti pengunduran diri tersebut dan menimbulkan berbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah. Dengan pertanyaan dan kekhawatiran ini, PKS mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan dan melakukan evaluasi menyeluruh terkait proyek IKN demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
"Kemarin kita mendengar dari berita bahwa Pak Prabowo hanya akan menganggarkan Rp16 triliun per tahun. Ini berarti akan selesai dalam 30 tahun. Mudah-mudahan saja tidak terburu-buru, karena sesuatu yang tidak terencana dengan baik dan terburu-buru akan mengakibatkan hal fatal," jelasnya, Selasa (4/6).
Baca juga : Pastikan IKN Berlanjut, Pemerintah Tunjuk SIG Pasok Semen Hijau
Syahrul juga mengingatkan banyak daerah di Indonesia membutuhkan perhatian dan pembangunan yang merata. Kondisi ini harus jadi perhatian pemerintah sehingga tidak hanya fokus pada pembangunan IKN.
"Daerah lain di Indonesia butuh sentuhan, butuh pembangunan juga. Jangan terserap anggaran semua ke IKN. Jangan memaksakan sesuatu yang kemudian kita tidak mampu. Kondisi keuangan kita tidak sedang baik-baik saja. Kebutuhan IKN itu tidaklah kebutuhan pada saat ini," terangnya.
Sejak awal PKS sudah menolak proyek pembangunan IKN, mulai dari proses perencanaan, undang-undang yang dibuat, hingga kelayakan fiscal, dan dana yang digunakan.
"Belum dilaksanakan, sudah direvisi. Kenapa mundur? Bersamaan mundurnya? Ada apa? Meskipun mereka diberikan jabatan lain, tetap ini perlu dijelaskan. Ada yang aneh dari awal, mulai dari perencanaan, undang-undang, kemudian studi kelayakannya," tukasnya. (Z-2)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved