KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) berencana menaikkan tarif KRL Commuter Line pada awal April 2022. Atas kebijakan pemerintah itu, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan, masyarakat banyak yang menyetujui hal tersebut asalkan searah dengan peningkatan pelayanan penumpang.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan YLKI pada Oktober 2021 terhadap sebanyak 2.000 responden di Jabodetabek dan Rangkasbitung.
Terdapat dua aspek penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan tarif KRL yaitu Ability To Pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar dan Willingness To Pay (WTP) atau keinginan untuk membayar.
Dari hasil survei tersebut, ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp5.000 pada 25 km pertama. Sedangkan untuk tarif 10 km pertama direkomendasikan agar tidak naik tarifnya. "Karena aspek ATP-nya lebih rendah daripada tarif eksisting," kata Tulus Abadi, di Jakarta, Minggu (16/1).
Atas dasar tersebut, menurut dia, untuk mengimbangi kenaikan tarif, pemerintah harus meningkatkan pelayanan pada moda transportasi KRL. "Sebagaimana aspirasi sebanyak 1.065 responden atau lebih dari 50 persen berharap agar KAI/PT KCI bisa meningkatkan pelayanan," ujar Tulus.
Di sisi lain, Tulus menilai kenaikan tarif KRL masih rasional dan masuk akal. Sebab, sejak 2016, tarif KRL belum pernah naik sama sekali.
Lain hal jika pemerintah akan menambah besaran dana Public Service Obligation (PSO) bagi PT KAI. Kenaikan tarif KRL tersebut akan tidak masuk akal, jika hal tersebut akan dilakukan pemerintah.
Namun, jika pemerintah tidak akan menambah dana PSO, bukan tidak mungkin opsi kenaikan tarif KRL akan terealisasi. "Jika pemerintah tidak mampu menambah dana PSO, maka opsi kenaikan tarif KRL menjadi tidak terhindarkan, walau terasa pahit bagi konsumen," ungkap Tulus. (OL-12)
