Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan kekhawatiran atas pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar subsidi lewat aplikasi dari Pertamina.
Di era digital, penggunaan aplikasi dalam bertransaksi memang keniscayaan, tetapi dalam komoditas tertentu yg menyangkut hajat hidup orang banyak penggunaan aplikasi akan menemukan kesulitan.
Baca juga: UMKM Sekitar Bandara Soetta Dapat Anggaran Rp 1,4 M
"Sebab dari segi pelayanan penggunaan aplikasi masih sensitif, khususnya untuk daerah daerah yang akses internetnya kurang andal," kata Pengurus harian YLKI Agus Suyanto kepada wartawan, Rabu (29/6).
Ia menilai tidak semua masyarakat memiliki smartphone, dengan demikian tidak semua bisa mengakses aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
"Kepemilikan smartphone masih didominasi kelompok masyarakat perkotaan," tegasnya.
Pertamina diminta untuk memastikan bahwa aspek keamanan menggunakan ponsel secara massal di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Agus juga menyoroti langkah Pertamina tentang pembelian BBM di aplikasi. Sebab, selama ini penggunaan HP di SPBU merupakan hal tabu.
"Kemudian, dalam implementasi di lapangan, potensi terjadinya antrian dan chaos (kekacauan) yang besar," sebutnya.
Menurut Agus, jika pelaksanaan ini dipaksakan dan tidak bisa ditunda, maka Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus bisa meningkatkan pengawasan yang masif agar tidak terjadi kekacauan, penyalahgunaan dan pelanggaran oleh oknum. (OL-6)
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat di tahun 2024, terdapat setidaknya 144 pengaduan konsumen terhadap e-commerce.
(YLKI) mendorong agar Pemprov DKI segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta.
YLKI menyatakan pemerintah harus memastikan jemaah haji furoda bisa mendapatkan kepastian perihal refund akibat Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda.
Rini, perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.
Pemerintah seharusnya melakukan inspeksi sidak dan pengawasan post market secara berkala, bukan hanya ketika timbul suatu kasus.
YLKI menyatakan sangat prihatin dan mengecam keras praktik curang yang dilakukan oleh PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) dalam distribusi Minyakita
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved