Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau lembaga pemerintahan terkait untuk mengaudit keandalan sistem di Bumame Farmasi.
Permintaan itu menindaklanjuti keluhan masyarakat yang mendapatkan hasil tes covid-19 keliru di Bumame Farmasi.
"Regulator Kemenkes semestinya melakulan audit terhadap keandalan sistem Bumame. Kejadian beberapa kali menunjukkan adanya persoalan sistemik," ujar Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi, Minggu (6/2).
Baca juga: Polda Metro Telusuri Video Hasil Tes PCR Palsu
Selaku konsumen dari Bumame Farmasi, masyarakat yang memperoleh hasil tes keliru tentu sangat dirugikan. YLKI berharap ada sikap tegas dari pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Apabila tidak ada langkah tegas dari pemerintah, kekeliruan itu berpotensi menimpa konsumen lainnya. "Ini tidak boleh dibiarkan, agar tidak terulang dan merugikan konsumen," pungkas Tulus.
Baca juga: Belum Tes PCR Sudah Keluar Hasil Positif, Dirut Bumame Farmasi Beri Klarifikasi
Sebelumnya, diberitakan seorang perempuan melakukan protes ke Bumame Farmasi setelah mendapatkan hasil swab PCR dengan hasil positif covid-19. Aksi protes itu terjadi di Bumame SCBD, Jakarta, pada Kamis (3/2) lalu.
Kepada karyawan Bumame, perempuan tersebut mengaku belum melakukan tes swab PCR. Namun, malah sudah menerima hasil tes covid-19.(OL-11)
Menkes Budi Gunadi Sadikin tes antigen mandiri (self testing) dinilai lebih banyak false negatif atau tidak akurat. Seseorang bisa dapat hasil negatif padahal sedang positif covid-19.
KEMENTERIAN Kesehatan melaporkan per 14 Desember 2023 kasus baru covid-19 bertambah 359 kasus meningkat 13% dibandingkan kemarin sehingga saat ini ada 1.499 kasus aktif covid-19.
Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) diminta untuk melakukan PCR terlebih dahulu untuk mendeteksi virus korona varian teranyar, yani EG.1 dan EG.5.
DINAS Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mempersiapkan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk melakukan pemeriksaan PCR kasus cacar monyet (Mpox).
Pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).
PENYAKIT yang ditetapkan menjadi pandemi memiliki sedikitnya 3 syarat dan cacar monyet tidak memilikinya.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat di tahun 2024, terdapat setidaknya 144 pengaduan konsumen terhadap e-commerce.
(YLKI) mendorong agar Pemprov DKI segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta.
YLKI menyatakan pemerintah harus memastikan jemaah haji furoda bisa mendapatkan kepastian perihal refund akibat Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda.
Rini, perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.
Pemerintah seharusnya melakukan inspeksi sidak dan pengawasan post market secara berkala, bukan hanya ketika timbul suatu kasus.
YLKI menyatakan sangat prihatin dan mengecam keras praktik curang yang dilakukan oleh PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) dalam distribusi Minyakita
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved