YLKI: Bongkar Pasang Kebijakan Minyak Goreng Rugikan Masyarakat

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut langkah pemerintah yang menggonta-ganti kebijakan harga minyak goreng dapat merugikan masyarakat.

Pemerintah selama 1,5 bulan ini diketahui mengubah kebijakan tersebut, misalnya sempat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Lalu, kebijakan itu dicabut dengan mengembalikan harga minyak goreng ke pasar.

Baca juga: Luhut: Investasi Petrokimia di Kaltara akan Hasilkan US$67 M

"Dari sisi kebijakan publik, YLKI sangat menyayangkan terkait bongkar pasang kebijakan minyak goreng, seperti coba coba. Sehingga konsumen, bahkan operator menjadi korbannya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resmi, Kamis (17/3)

YLKI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan subsidi minyak goreng curah Rp14 ribu. Tulus mewanti-wanti adanya dugaan spekulan. 

"Jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli, apalagi memborong minyak goreng non premium," jelasnya.

Soal kebijakan harga minyak goreng yang dilepas ke pasar, Tulus mendukung hal itu. Menurutnya, kebijakan itu bisa diterima pelaku usaha dan bisa memperbaiki distribusi minyak goreng. 

"Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar migor, dengan cara melawan pasar dan terbukti gagal total. Malah menimbulkan chaos (kekacauan) di tengah masyarakat," pungkasnya. (OL-6)