Kamis 10 Juni 2021, 14:33 WIB

Bahan Pangan Dikenakan PPN, YLKI: Pemerintah Gak Kreatif

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Bahan Pangan Dikenakan PPN, YLKI: Pemerintah Gak Kreatif

MI/M.Irfan
Tulus Abadi

 

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa wacana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pangan merupakan kebijakan yang tidak manusiawi

"Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (10/6).

Menurut Tulus, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen. Beban tersebut berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi.

"Pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat," tegas Tulus.

Baca juga: YLKI: Pengenaan PPN pada Bahan Pangan Tak Manusiawi

Oleh karena itu, Tulus menambahkan bahwa wacana tersebut harus dibatalkan. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN.

"Pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Dengan menaikkan cukai rokok, potensinya bisa mencapai Rp200 triliun lebih. Selain itu, akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah, agar mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Hingga Mei, Arus Peti Kemas JICT Capai 807 Ribu TEUs

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 16 Juni 2021, 23:13 WIB
Tahun ini ditargetkan melayani arus peti kemas 2,1 juta TEUs atau naik 16% dibandingkan tahun...
Dok. Pribadi

Kelapa Sawit Berkelanjutan Perlu Terus Diupayakan

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Rabu 16 Juni 2021, 23:02 WIB
Pemanfaatan dan konsumsi produk kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah total...
Dok. Apersi

Munas Disahkan Kemenkumham, Apersi Siap Bantu MBR Dapat Rumah

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Rabu 16 Juni 2021, 22:31 WIB
Pengakuan kepengurusan DPP Apersi ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000882.AH.01.08.TAHUN...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghitung Ancaman Megathrust Pesisir Selatan Jatim

Analisis mengenai potensi gempa dan tsunami harus dijadikan pengingat untuk memperkuat mitigasi kegempaan dan tsunami di wilayah Jawa Timur.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya