Bahan Pangan Dikenakan PPN, YLKI: Pemerintah Gak Kreatif

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa wacana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pangan merupakan kebijakan yang tidak manusiawi

"Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (10/6).

Menurut Tulus, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen. Beban tersebut berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi.

"Pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat," tegas Tulus.

Baca juga: YLKI: Pengenaan PPN pada Bahan Pangan Tak Manusiawi

Oleh karena itu, Tulus menambahkan bahwa wacana tersebut harus dibatalkan. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN.

"Pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Dengan menaikkan cukai rokok, potensinya bisa mencapai Rp200 triliun lebih. Selain itu, akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah, agar mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan," pungkasnya. (OL-4)