Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pembentukan Dewan Pengawas mengacu ke ketentuan UUD 1945 dan Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
Arteria Dahlan menegaskan bahwa revisi kedua UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Setelah memberikan jawaban terhadap gugatan uji formil Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan.
OTT yang dilakukan pada kasus KPU, penyelidikan termasuk penyadapannya, masih mengacu kepada UU lama lantaran sudah dilakukan sebelum Dewas KPK terbentuk.
Abraham menegaskan penggeledahan yang tidak dilakukan serta merta setelah OTT baru pertama kali terjadi.
Jumlah kehadiran anggota Dewan dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan dinilai tidak relevan dengan pokok uji materi.
KPK tetap bisa bekerja dengan baik meski UU KPK direvisi. Ini terbukti dari adanya OTT yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Menurutnya, jika ingin menambah struktur inti baru dalam organisasi KPK, selayaknya dilakukan dengan merevisi UU KPK bukan Perpres.
ICW menilai agenda penguatan antikorupsi tidak diprioritaskan presiden lantaran benturan kepentingan dengan partai dan elite politik.
Pasalnya, publik kini terlanjur pesimistis soal nasib pemberantasan korupsi setelah adanya revisi UU KPK yang dinilai mengandung pelemahan terhadap komisi antirasuah.
"Kita biarkan mereka bekerja, kita beri waktu satu tahun misalnya. Kalau terjadi kontraproduktif dari revisi ini, maka kita akan minta lakukan revisi," kata Irma
Kali ini permohonan diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risef Mario yang berprofesi sebagai pengacara. Permohonan keduanya tercatat dengan nomor registrasi 85/PUU-XVII/2019.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri menilai bahwa Luthfi diduga melakukan melakukan pengerusakan fasilitas umum milik pemerintah yaitu pot bunga, pembatas jalan, dan pagar pembatas jalan.
Untuk diketahui, Yusuf dan Randi tewas dalam demo depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara pada 26 September lalu. Keduanya tewas buntut dari aksi demonstrasi terkait penolakan revisi UU KPK.
Menurut Petrus, Firli Bahur Cs memiliki momentum melakukan koreksi tersebut dengan adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Kuasa hukum pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU KPK tidak memenuhi kuorum saat kemudian rapat sidang paripurna. Sebagian besar hanya titip absen sidang
Tim Advokasi UU KPK menganggap pembentukan UU KPK cacat prosedural akibat banyak anggota DPR yang tidak hadir dan hanya titip absen saat rapat paripurna.
RPH merupakan rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan.
Ia menyatakan bahwa uji materi UU ditujukan untuk menguatkan. Namun penguatan itu tidak boleh berujung pada diskriminasi.
Dalam sidang yang diketuai Hakim Konstitusi Aswanto, pemohon melakukan beberapa perbaikan, salah satunya kedudukan hukum pemohon
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved