Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
"Saat ini judicial review revisi UU KPK merupakan satu-satunya cara agar pemberantasan korupsi tetap berjalan. Semoga putusan MK nantinya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia," ujarnya.
“Indonesia adalah negara hukum, kita menghormati sepenuhnya apa yang dilakukan oleh siapapun yang melakukan judicial review terhadap UU KPK," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Mereka mengajukan uji materi tersebut sebagai pribadi yang bekerja di komisi antirasuah, tidak mewakili lembaga KPK
Ketua KPK Agus Rahadjo akan menjadi salah satu pemohon. Dia mendukung pengajuan gugatan terhadap UU KPK hasil revisi itu lantaran dianggap akan melemahkan kerja-kerja lembaga antikorupsi itu.
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang KPK yang resmi berlaku mulai 17 Oktober disebutkan status kepegawaian pegawai KPK adalah ASN.
Majelis hakim mewanti-wanti kepada pemohon untuk hadir pada sidang selanjutnya. Kecuali Pemohon sudah memberikan kuasa kepada orang lain.
Rekaman visual mengenai rapat paripurna pengesahan UU KPK tersebut sebagai bukti fisik anggota kuorum yang hadir pada saat pengesahan UU KPK.
"Mengenai kedudukan hukum pemohon terkait kedudukan hukum, DPR berpandangan Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional," kata Arteria
Mantan Anggota Panitia Seleksi Ketua KPK Betti Alisjahbana mengungkapkan akan segera mengajukan Judicial Review bersama sepuluh tokoh lainya yang datang ke KPK.
Perkara itu telah memasuki sidang perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/11). Pemohon menambahkan objek pengujian pada sidang tersebut.
Salah satu indikatornya, menurut Tama ialah belum adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang diterbitkan KPK sejak 17 Oktober 2019.
Alasannya karena Mahkamah Konstitusi tengah melakukan judicial review terkait UU KPK.
Menkum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan berlakunya UU KPK
Tugas Dewan Pengawas, antara lain, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
Menurut Darmizal, sebaiknya masyarakat bersabar menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), dan tidak perlu menekan Presiden Jokowi lagi dengan cara apapun.
Presiden harus superketat dalam memilih anggota Dewan Pengawas KPK karena posisi itu sangat strategis.
"Pernyataan Presiden sudah sangat bijak dan berbasis pada perundangan KPK yang berlaku, karena UU KPK memang sudah mengatur secara tegas dan jelas tentang Dewan Pengawas," terang Indriyanto,
Presiden sudah menyiapkan kebutuhan yang diamanatkan UU, misalnya dewan pengawas dan pelantikan pimpinan KPK yang baru
"Sikap kenegarawanan Presiden yang memberikan contoh dan keteladanan penyelenggara negara untuk menghormati ketatanegaraan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Masinton,
KPK sebelumnya telah mengidentifikasi 26 poin yang berisiko melemahkan kerja komisi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved