Selasa 19 November 2019, 15:13 WIB

DPR Pertanyakan Kedudukan Hukum Pemohon Uji Materi UU KPK

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
DPR Pertanyakan Kedudukan Hukum Pemohon Uji Materi UU KPK

MI/Adam Dwi
Kuasa Hukum DPR Arteria Dahlan menanggapi Permohonan Uji Materi UU KPK di MK

 

KUASA Hukum DPR RI Arteria Dahlan mempermasalahkan kedudukan hukum pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Mengenai kedudukan hukum pemohon terkait kedudukan hukum, DPR berpandangan Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional," kata Arteria saat membacakan pendapat di sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Perkara UU KPK telah teregistrasi dengan nomor 59/PUU-XVII/2019. Diketahui, pemohon merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'yah Bekasi yang juga berprofesi sebagai advokat.

"Para pemohon adalah perorangan yang mendalilkan sebagai advokat dan mahasiswa, menyatakan kewenangan konstitusi dirugikan," ujar Arteria.

Baca juga: 11 Tokoh Akan Ajukan JR Terkait UU KPK

Dengan profesi dari pemohon, DPR menyimpulkan tidak menemukan urgensi dari UU KPK tersebut disimpulkan terhadap kerugian konstitusi yang dimiliki oleh pemohon.

"Para pemohon tidak memiliki hak konstitusional karena Pemohon tidak dapat membuktikan konstitusional UU a quo," ucap Arteria.

Selain itu, pasal yang diajukan oleh pemohon terkait UU KPK, DPR menilai hanya berdasarkan asumsi belaka karena tidak ada tautan antara pemohon dengan pasal yang ada.

"Sesuai dengan praduga keabsahan tindakan penguasa dianggap sah sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas itu, tindakan penguasa dianggap sah sehingga permohonan pemohon hanya asumsi semata tidak menguraikan pertautan dengan UU KPK," ungkap Arteria.

DPR berpandangan tidak ada pertautan dengan Pemohon. Dewan pengawas harus dimaknai sebagai penguatan sistem dan kelembagaan KPK sehingga KPK lebih legitimate.

Para pemohon dalam petitumnya menyatakan Pasal 21 (1) huruf a mengenai pembentukan dewan pengawas dapat menghambat KPK dalam memberantas korupsi.

Mengenai dewan pengawas yang bertentangan dengan UUD sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan 4 (1) UUD 1945.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Buru Ali Kalora, TNI AD dan Marinir Diterjunkan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 02 Desember 2020, 01:41 WIB
"Mereka bergerak di antara tiga kabupaten tersebut di daerah hutan. Kita tahu bersama kejadian yang memilukan kemarin menjadi...
Antara/Muhammad Iqbal

Beredar Foto Hasil Test Covid-19 Rizieq Positif, PA 212 : Hoaks

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 01 Desember 2020, 21:58 WIB
Dalam foto tersebut terlihat swab test dilakukan pada 27 November dan pada 28 November hasil tes tersebut keluar. Adapun tempat pemeriksaan...
Antara

KPK Pilah Hasil Penggeledahan Edhy Prabowo

👤Dhika Kusuma Wiinata 🕔Selasa 01 Desember 2020, 21:35 WIB
Penyidik mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga menyita barang bukti...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya