Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
REVISI Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding melemahkan kinerja KPK. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hal tersebut tidak terbukti.
Menurutnya, KPK tetap bisa bekerja dengan baik meski UU KPK direvisi. Ini terbukti dari adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Bahwa ada anggapan KPK tidak bekerja setelah adanya revisi UU KPK, kemudian sudah terjawab menurut kami," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Menanggapi OTT itu, Dasco meminta KPK menuntaskan kasus tersebut. Saat ditanya lebih lanjut, Dasco enggan menjawab panjang, dia menghormati asas praduga tak bersalah
Baca juga: Ruang Wahyu Setiawan Disegel KPK
"Kami turut prihatin terhadap OTT yang terjadi. Tapi kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra itu yakin kasus tersebut tidak akan mempengaruhi Pilkada serentak yang akan digelar September 2020. Ia yakin, KPU pintar berbagi tugas dengan komisioner yang tersisa.
"Saya pikir dengan sebegitu banyak pimpinan KPU bisa berbagi tugas karena satu yang berhalangan. Bagaimana pun pilkada harus bisa berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua," pungkas dia.
Rabu (8/1), KPK menangkap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika hendak terbang ke Belitung. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved