Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
REVISI Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding melemahkan kinerja KPK. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hal tersebut tidak terbukti.
Menurutnya, KPK tetap bisa bekerja dengan baik meski UU KPK direvisi. Ini terbukti dari adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Bahwa ada anggapan KPK tidak bekerja setelah adanya revisi UU KPK, kemudian sudah terjawab menurut kami," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Menanggapi OTT itu, Dasco meminta KPK menuntaskan kasus tersebut. Saat ditanya lebih lanjut, Dasco enggan menjawab panjang, dia menghormati asas praduga tak bersalah
Baca juga: Ruang Wahyu Setiawan Disegel KPK
"Kami turut prihatin terhadap OTT yang terjadi. Tapi kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra itu yakin kasus tersebut tidak akan mempengaruhi Pilkada serentak yang akan digelar September 2020. Ia yakin, KPU pintar berbagi tugas dengan komisioner yang tersisa.
"Saya pikir dengan sebegitu banyak pimpinan KPU bisa berbagi tugas karena satu yang berhalangan. Bagaimana pun pilkada harus bisa berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua," pungkas dia.
Rabu (8/1), KPK menangkap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika hendak terbang ke Belitung. (OL-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved