Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
REVISI Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding melemahkan kinerja KPK. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hal tersebut tidak terbukti.
Menurutnya, KPK tetap bisa bekerja dengan baik meski UU KPK direvisi. Ini terbukti dari adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Bahwa ada anggapan KPK tidak bekerja setelah adanya revisi UU KPK, kemudian sudah terjawab menurut kami," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Menanggapi OTT itu, Dasco meminta KPK menuntaskan kasus tersebut. Saat ditanya lebih lanjut, Dasco enggan menjawab panjang, dia menghormati asas praduga tak bersalah
Baca juga: Ruang Wahyu Setiawan Disegel KPK
"Kami turut prihatin terhadap OTT yang terjadi. Tapi kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra itu yakin kasus tersebut tidak akan mempengaruhi Pilkada serentak yang akan digelar September 2020. Ia yakin, KPU pintar berbagi tugas dengan komisioner yang tersisa.
"Saya pikir dengan sebegitu banyak pimpinan KPU bisa berbagi tugas karena satu yang berhalangan. Bagaimana pun pilkada harus bisa berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua," pungkas dia.
Rabu (8/1), KPK menangkap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika hendak terbang ke Belitung. (OL-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved