Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
"Saya meyakini pendapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius," ucap dia.
Mahkamah berpendapat rancangan undang-undang tersebut telah terdaftar dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan berulang kali terdaftar dalam prolegnas.
MK, hari ini, Selasa (4/5), akan membacakan putusan uji formil dan materi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Jangkar NTT mendesak MK untuk membatalkan UU KPK hasil revisi karena dinilai sangat melemahkan lembaga tersebut.
Dalam surat yang dikirimkan, Jumat (30/4), itu, disampaikan sejak pembentuk undang-undang merevisi UU KPK, berturut-turut permasalahan datang menghampiri badan antikorupsi.
Pembentukan UU KPK disebut cacat formil antara lin karena institusi yang dinaungi tidak pernah dilibatkan, diminta masukan, maupun diundang selama pembahasan.
"Dewas KPK hanya punya tugas belum memiliki kewenangan,"
"Tidak ada pelemahan tupoksi wewenang KPK melalui UU KPK Baru ini."
Ini praktek yang lazim di unit organisasi pemerintahan lain atau perusahaan bahwa pengawasan internal berada di bawah top management."
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai adanya jabatan staf khusus di KPK mubazir dan pemborosan anggaran.
UU KPK hasil revisi, ucap Alexander, mengamanatkan adanya program pendidikan antikorupsi yang lebih gencar.
Saat ini, KPK cenderung dilihat sebagai lembaga yang memiliki banyak persoalan. Mulai dari tumbangnya pegawai dan pejabat struktural, hingga pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.
Terkait alasan pengunduran diri, Febri menyebut kondisi politik dan hukum berubah bagi KPK setelah adanya revisi undang-undang
Firli mengatakan diklat untuk pegawai KPK sebagai persiapan peralihan ASN akan terus dilakukan bertahap.
Peraturan pemerintah tersebut dimunculkan semata-mata untuk tujuan tertib administrasi negara.
Pengusutan pencucian uang di ketiga institusi penegak hukum itu masih minim. Hal itu juga berdampak pada pemulihan aset (asset recovery) yang minim pula.
Revisi ini disinyalir menjadi cara untuk ‘tukar guling’ agar MK dapat menolak sejumlah pengujian konstitusionalitas yang krusial seperti seperti Revisi UU KPK dan Perppu Penanganan COVID-19.
Pasalnya, sidang uji formil dan materil Revisi UU KPK di MK yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, kini tengah memasuki tahap akhir yakni pemeriksaan ahli-ahli.
MANTAN Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak takluk terhadap undang-undang, kode etik, SOP, dan peraturan kepegawaian KPK.
MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas khawatir keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK justru akan melemahkan kinerja lembaga antirasuah itu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved