PP Pegawai KPK Jadi ASN tidak Kurangi Independensi KPK

PRESIDEN Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengungkapkan dengan munculnya regulasi tersebut, status pegawai KPK akan beralih menjadi pegawai ASN. Pengangkatan akan dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan.

Ia juga menekankan bahwa PP tersebut dimunculkan semata-mata untuk tujuan tertib administrasi negara. Tidak ada maksud dan tujuan untuk mengurangi sifat independensi KPK, walaupun pegawainya telah berstatus sebagai ASN.

"PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Sama sekali tidak ada niat pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini. Sebaliknya, ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Dini melalui keterangan resmi, Senin (10/8).

Baca juga : Wadah Pegawai KPK masih Mengkaji Perubahan Jadi ASN

PP Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN merupakan satu dari tujuh aturan turunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tersebut beberapa kali mendapat kritik dari sejak penyusunan revisi RUU KPK karena dikhawatirkan akan membuat KPK berada di bawah kendali pemerintah.  (P-2)