Berita Terbaru UU KPK Hari Ini

Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK, Setara Institute Sebut MK Keluar Jalur

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia calon dan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sudah keluar jalur karena bukan kewenangannya.

Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Firli: Ini atas Kehendak Allah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 menjadi 5 tahun, ini tanggapan Ketua KPK Firli Bahuri.

Wapres Nilai Putusan MK Bikin KPK Lebih Efektif

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa membuat lembaga itu lebih efektif.

Putusan MK Timbulkan Konsekuensi pada UU KPK dan UU MK

ANGGOTA Komisi III DPR RI Arsul Sani menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi tentang perubahan atau perpanjangan masa jabatan

Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Novel Baswedan: Innalillahi

MANTAN penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Komisi III DPR Bingung MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK

WAKIL Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tak habis pikir Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masa Jabatan Pimpinan KPK Ditambah, MK Dinilai Tak Penuhi Kepentingan Publik

Putusan MK menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Anggota DPR Arsul Sani Usulkan Jabatan Pimpinan KPK Cukup Tiga Tahun

Anggota DPR Arsul Sani mengingatkan makin lama suatu masa jabatan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan juga makin besar.

Pilpres 2024, Orkestrasi Kekuasaan Jokowi untuk Pertahankan Proyek Mercusuar

Menurut pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, Jokowi tidak ingin proyek-proyek yang belum kelar dibiarkan mangkrak oleh presiden selanjutnya.

Revisi UU KPK Dimanfaatkan Jokowi untuk Pemilu 2024

Guru besar hukum tata negara Denny Indrayana menilai KPK sudah tidak lagi independen karena berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Di KPK, Firli Bahuri Sejak Awal Bermasalah

Artinya Firli bermasalah sejak menjadi deputi penindakan dia diperiksa etik dan dipulangkan ke kepolisian. Dan kami menolak dia jadi memimpin karena sudah terlibat melanggar etik yang berat

Tanggapi Gugatan Oce Kaligis, KPK: Berantas Korupsi Termasuk soal Remisi

Ali menegaskan bahwa perkara korupsi adalah "extra ordinary crime" yang bukan saja harus diusut demi rasa keadilan, tapi juga harus dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Polemik TWK Ganggu Kinerja KPK

Polemik semakin besar karena ada narasi dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes itu.

Pakar Hukum Sebut Pasal 40 UU KPK Junjung Prinsip Kepastian Hukum

Ia mengatakan pembentuk UU merumuskan norma dengan menyatakan penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun, maka dapat dihentikan.

MK Perkuat SP3 KPK, Kasus yang Mangkrak 2 Tahun Sejak SPDP Terbit

Putusan MK itu telah memberikan kepastian hukum mengenai status tersangka lewat tenggang waktu dua tahun yaitu dihitung sejak diterbitkan SPDP kepada tersangka.

Pimpinan Mestinya Patuhi Putusan MK soal Alih Status Pegawai KPK

Penyidik atau penyelidik yang tidak lolos TWK tak bisa menangani perkara sesuai keputusan itu. Tugas masing-masing diserahkan kepada atasan.

Pemerintah Anggap Wajar 75 Pegawai KPK Tidak Lolos ASN

Tjahjo menyebut wajar saja ada kalangan yang setuju dan tidak setuju terkait tes wawasan kebangsaan itu.

Peralihan Status ASN Jangan Rugikan Hak Pegawai KPK

Menurut Kurnia, mereka adalah figur yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam memberantas korupsi.

Firli: Tidak Ada Niat Usir Pegawai KPK

Menurut Firli, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah disiapkan secara matang dan merupakan bagian dari pelaksanaan UU

KPK Tidak Perlu Lagi Izin Dewas untuk Penyadapan dan Penggeledahan

Pimpinan KPK hanya cukup memberitahukan pada Dewas.

Optometris untuk Negeri: Menjaga Penglihatan, Membangun Indonesia Emas 2045

Syawal dan Rekonstruksi Identitas

Lanskap Pendidikan Tinggi dan Dinamika Reputasi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia