Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Polemik yang terjadi terhadap Ketua KPK Firli Bahuri menjadi pembuktian kinerjanya selama ini.Sekaligus membuktikan penonaktifan 57 penyidik KPK dahulu bukanlah masalah antar lembaga (KPK dan Polri), tetapi terkait kinerja Firli yang tidak berintegritas. Hal itu disampaikan Ketua IM57 Institute Praswad Nugraha saat dihubungi. Ia mengatakan kondisi saat ini merupakan fenomena yang akhirnya menjawab semua masalah yang ada di KPK.
“Dulu Firli menganggap kami biang kerok 57 ketika disingkirkan KPK akan lebih baik tapi faktanya hari ini kami keluar hal itu tidak terjadi malah makin menurun kinerja KPK dan ini dibuktikan oleh berbagai survei. Dulu kami penyidik independen sekarang justru dari satu kors dia yang akhirnya resisten,” ujarnya, Selasa (11/4)
Terungkapnya dugaan kebocoran dokumen penyelidikan dan rekamanan kasus korupsi di Kementerian ESDM juga menjadi tolok ukur kinerja KPK yang dipimpin Firli. Selain itu KPK dipimpin Firli sudah masuk dalam ranah politik yang seharusnya tidak terjadi atau KPK tetap independen. Dengan demikian pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo untuk bisa memberikan perhatian terhadap polemik tersebut dan melakukan evaluasi terhadap kinerja KPK.
Baca juga: Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas, KSP: Bulan Puasa Jangan Ribut-Ribut
“Jadi siapa pun yang bekerja sama dia pasti akan konflik. Secara politik bahwa KPK sudah masuk ranah politik. Rekayasa kasus dan Firli memaksakan menaikan perkara tertentu itu sudah sering. Maka Firli harus diberhentikan, direvisi UU KPK. KPK tidak boleh jadi ASN dia harus secara utuh independen. Karena tidak mungkin kebijakannya independen tapi orangnya di bawah dan digaji oleh lembaga tertentu,” tegasnya.
Sementara itu dari Aliansi Masyarakat Sipil Muhammad Isnur menerangkan sejak awal pemerintah sudah diingatkan terkait kinerja Firli Bahuri saat akan terpilih memimpin KPK. Firli kerap bermasalah dalam kinerjanya memberantas korupsi seperti saat dia sebagai deputi penindakan KPK yang akhirnya dikembalikan ke institusi aslinya yakni Polri.
“Artinya Firli bermasalah sejak menjadi deputi penindakan dia diperiksa etik dan dipulangkan ke kepolisian. Dan kami menolak dia jadi memimpin karena sudah terlibat melanggar etik yang berat dan soal kebocoran selama ini juga dugaan kuatnya ke dia maka penolakan itu terjadi,” paparnya.
Tidak hanya itu Firli juga dinilai terlibat utuh dalam upaya pelemahan KPK dan sebagai figur yang problematik dalam integritas. Publik sambung dia tidak salah jika menduga Firli sudah menjadi pion atau alat yang digunakan pihak tertentu sehingga sering mengatur atau menghalangi pengungkapan kasus korupsi besar.
Baca juga: Waduh, Ponsel Pimpinan dan Pegawai KPK Diretas
“Kasus meranti itu harusnya jadi pintu masuk dalam kasus yang lebih besar dan Firli yang menghalangi (kasus ESDM) dan memaksakan satu perkara yang tidak proper dari para penyidik,” sambungnya.
Saat ditanya terkait penyidik KPK saat ini yang resisten terhadap Firli, Isnur mengaku tidak ada koordinasi khusus karena kesamaan sikap.
“Kami tidak ada koordinasi khusus. Secara sikap bisa jadi ketemu tapi kami tidak ada koordinasi,” tukasnya. (Sru/Z-7)
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved