Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ORKESTRASI kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengatur peta politik Pilpres 2024 bertujuan untuk mempertahankan proyek mercusuar. Menurut pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, Jokowi tidak ingin proyek-proyek yang belum kelar dibiarkan mangkrak oleh presiden selanjutnya.
"Presiden ingin memastikan bahwa proyek-proyek yang sifatnya mercusuar harus bisa jalan secara berkelanjutan. Karena itu, kan, legacy politik yang harus tetap jalan," kata Wasisto saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (25/4).
Menurutnya, hal tersebut penting bagi Presiden Jokowi untuk menciptakan monumen politik yang menjadi ingatan publik. Oleh karenanya, Jokowi dinilai memiliki kepentingan besar agar memori terhadap pemerintahannya terus dikenang.
Baca juga: Revisi UU KPK Dimanfaatkan Jokowi untuk Pemilu 2024
Meski pencalonan seorang presiden tetap dilakukan oleh partai politik peserta pemilu maupun koalisi partai politik, Wasisto berpendapat referensi Kepala Negara tetap signifikan dijadikan bahan pertimbangan. Referensi tersebut menunjukkan ketersambungan emosional dari Jokowi kepada calon yang dijagokannya.
Adapun penggunaan lembaga penegak hukum seperti KPK sebagai alat politik belum dapat dipastikan kebenarannya. Wasisto menilai spekulasi itu masih berada dalam ruang abu-abu. Terlebih, orkestrasi kekuasaan Jokowi cenderung bersifat simbolis dan kerap menimbulkan multitafsir.
Baca juga: Demokrasi Indonesia Bakal Lebih Sehat dengan 3 Capres
"Karena memang orkestrasi kekuasaan itu, kan, tidak selalu tampak kelihatan dan mekanismenya, kan, kita juga belum tentu tahu yang disangkakan. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak," jelasnya.
Sebelumnya, guru besar hukum tata negara Denny Indrayana berpendapat Presiden Jokowi menggunakan KPK sebagai alat politik pada Pemilu 2024. Pasca revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 2019, KPK berada pada rumpun eksekutif sehingga dapat digunakan untuk merangkul kawan sekaligus memukul lawan.
Denny berpendapat, upaya pengerdilan KPK sejalan dengan strategi lain yang dilakukan Jokowi, yaitu memanfaatkan kasus hukum sebagai alat tawar politik yang memaksa arah partai politik dalam pembentukan koalisi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurutnya, beberapa elite partai politik mempunyai borok dugaan kasus korupsi.
"Akhirnya beberapa partai tidak bebas untuk menentukan arah strategi Pilpresnya karena mereka tersandera dengan kasus-kasus hukum yang membuat mereka jadi tawanan politik," pungkas Denny. (Tri/Z-7)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved