Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing dinilai mencerminkan kepeduliannya pada sejarah bangsa. Menurut Lili, pernyataan Megawati tersebut, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Presiden, dinilai kerap kali mendengungkan soal ancaman pihak asing.
“Memang secara ideologis, pemikiran dan gagasan antara kedua tokoh ini memiliki kesamaan pandangan: sama-sama nasionalis, sama-sama anti-penjajahan ekonomi asing dan kepedulian pada rakyat kecil,” katanya pada Minggu (8/6).
Di samping itu, Lili menilai pernyataan Bu Mega tersebut seolah menegaskan bahwa ia seolah sependapat dengan narasi anti-asing yang kerap disinggung Prabowo. Sebaliknya, Prabowo juga dinilai ciamik membaca pikiran Megawati dan mampu menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis dan simbolis.
“Keduanya tidak ada sekat ideologis dan perbedaan. Keduanya sama secara ideologis. Selain itu juga, secara personal hubungan baik dan cair, semacam ada chemistry antara keduanya,” tukasnya.
Adanya kesamaan narasi yang digunakan serta didukung oleh peningkatan intensitas pertemuan dan komunikasi politik antara kedua tokoh bangsa ini, ada potensi untuk dapat bekerja sama lebih lanjut di masa depan termasuk berkoalisi.
“Melihat hal tersebut, jika PDIP dan Megawati bergabung dalam pemerintahan, mestinya tidak ada kendala karena kedua faktor tersebut. Jadi ada potensi untuk bergabung dalam pemerintahan,” imbuhnya.
Sikap Kritis PDIP ke Pemerintah
Kendati terlihat hubungan keduanya semakin cair, Lili menilai posisi PDIP di bawah Megawati masih memperlihatkan sikap kritis dan menempatkan partai sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan Prabowo.
“Namun demikian, kesamaan-kesamaan tersebut tidak mesti harus bersatu menjadi bagian pemerintahan secara formal. Kesamaan tersebut bisa juga diterjemahkan sebagai mitra strategis dengan tetap berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengungkit sejarah proklamasi yang dibangun oleh Presiden ke-1 RI, Ir Soekarno dan Moh. Hatta. Menurutnya, jika tak ada yang berani berbicara proklamasi, Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing.
Hal tersebut diungkapkan Megawati saat acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu,( 7/6). (H-4)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved