Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENELITI senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing dinilai mencerminkan kepeduliannya pada sejarah bangsa. Menurut Lili, pernyataan Megawati tersebut, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Presiden, dinilai kerap kali mendengungkan soal ancaman pihak asing.
“Memang secara ideologis, pemikiran dan gagasan antara kedua tokoh ini memiliki kesamaan pandangan: sama-sama nasionalis, sama-sama anti-penjajahan ekonomi asing dan kepedulian pada rakyat kecil,” katanya pada Minggu (8/6).
Di samping itu, Lili menilai pernyataan Bu Mega tersebut seolah menegaskan bahwa ia seolah sependapat dengan narasi anti-asing yang kerap disinggung Prabowo. Sebaliknya, Prabowo juga dinilai ciamik membaca pikiran Megawati dan mampu menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis dan simbolis.
“Keduanya tidak ada sekat ideologis dan perbedaan. Keduanya sama secara ideologis. Selain itu juga, secara personal hubungan baik dan cair, semacam ada chemistry antara keduanya,” tukasnya.
Adanya kesamaan narasi yang digunakan serta didukung oleh peningkatan intensitas pertemuan dan komunikasi politik antara kedua tokoh bangsa ini, ada potensi untuk dapat bekerja sama lebih lanjut di masa depan termasuk berkoalisi.
“Melihat hal tersebut, jika PDIP dan Megawati bergabung dalam pemerintahan, mestinya tidak ada kendala karena kedua faktor tersebut. Jadi ada potensi untuk bergabung dalam pemerintahan,” imbuhnya.
Sikap Kritis PDIP ke Pemerintah
Kendati terlihat hubungan keduanya semakin cair, Lili menilai posisi PDIP di bawah Megawati masih memperlihatkan sikap kritis dan menempatkan partai sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan Prabowo.
“Namun demikian, kesamaan-kesamaan tersebut tidak mesti harus bersatu menjadi bagian pemerintahan secara formal. Kesamaan tersebut bisa juga diterjemahkan sebagai mitra strategis dengan tetap berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengungkit sejarah proklamasi yang dibangun oleh Presiden ke-1 RI, Ir Soekarno dan Moh. Hatta. Menurutnya, jika tak ada yang berani berbicara proklamasi, Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing.
Hal tersebut diungkapkan Megawati saat acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu,( 7/6). (H-4)
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkap alasan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, hadir dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Taman Bendera Pusaka
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Presiden RI ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri palebon Ni Jero Samiarsa yang merupakan Ibunda Wali Kota Denpasar.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved