Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing dinilai mencerminkan kepeduliannya pada sejarah bangsa. Menurut Lili, pernyataan Megawati tersebut, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Presiden, dinilai kerap kali mendengungkan soal ancaman pihak asing.
“Memang secara ideologis, pemikiran dan gagasan antara kedua tokoh ini memiliki kesamaan pandangan: sama-sama nasionalis, sama-sama anti-penjajahan ekonomi asing dan kepedulian pada rakyat kecil,” katanya pada Minggu (8/6).
Di samping itu, Lili menilai pernyataan Bu Mega tersebut seolah menegaskan bahwa ia seolah sependapat dengan narasi anti-asing yang kerap disinggung Prabowo. Sebaliknya, Prabowo juga dinilai ciamik membaca pikiran Megawati dan mampu menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis dan simbolis.
“Keduanya tidak ada sekat ideologis dan perbedaan. Keduanya sama secara ideologis. Selain itu juga, secara personal hubungan baik dan cair, semacam ada chemistry antara keduanya,” tukasnya.
Adanya kesamaan narasi yang digunakan serta didukung oleh peningkatan intensitas pertemuan dan komunikasi politik antara kedua tokoh bangsa ini, ada potensi untuk dapat bekerja sama lebih lanjut di masa depan termasuk berkoalisi.
“Melihat hal tersebut, jika PDIP dan Megawati bergabung dalam pemerintahan, mestinya tidak ada kendala karena kedua faktor tersebut. Jadi ada potensi untuk bergabung dalam pemerintahan,” imbuhnya.
Sikap Kritis PDIP ke Pemerintah
Kendati terlihat hubungan keduanya semakin cair, Lili menilai posisi PDIP di bawah Megawati masih memperlihatkan sikap kritis dan menempatkan partai sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan Prabowo.
“Namun demikian, kesamaan-kesamaan tersebut tidak mesti harus bersatu menjadi bagian pemerintahan secara formal. Kesamaan tersebut bisa juga diterjemahkan sebagai mitra strategis dengan tetap berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengungkit sejarah proklamasi yang dibangun oleh Presiden ke-1 RI, Ir Soekarno dan Moh. Hatta. Menurutnya, jika tak ada yang berani berbicara proklamasi, Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing.
Hal tersebut diungkapkan Megawati saat acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu,( 7/6). (H-4)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved