Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PENELITI senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing dinilai mencerminkan kepeduliannya pada sejarah bangsa. Menurut Lili, pernyataan Megawati tersebut, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Presiden, dinilai kerap kali mendengungkan soal ancaman pihak asing.
“Memang secara ideologis, pemikiran dan gagasan antara kedua tokoh ini memiliki kesamaan pandangan: sama-sama nasionalis, sama-sama anti-penjajahan ekonomi asing dan kepedulian pada rakyat kecil,” katanya pada Minggu (8/6).
Di samping itu, Lili menilai pernyataan Bu Mega tersebut seolah menegaskan bahwa ia seolah sependapat dengan narasi anti-asing yang kerap disinggung Prabowo. Sebaliknya, Prabowo juga dinilai ciamik membaca pikiran Megawati dan mampu menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis dan simbolis.
“Keduanya tidak ada sekat ideologis dan perbedaan. Keduanya sama secara ideologis. Selain itu juga, secara personal hubungan baik dan cair, semacam ada chemistry antara keduanya,” tukasnya.
Adanya kesamaan narasi yang digunakan serta didukung oleh peningkatan intensitas pertemuan dan komunikasi politik antara kedua tokoh bangsa ini, ada potensi untuk dapat bekerja sama lebih lanjut di masa depan termasuk berkoalisi.
“Melihat hal tersebut, jika PDIP dan Megawati bergabung dalam pemerintahan, mestinya tidak ada kendala karena kedua faktor tersebut. Jadi ada potensi untuk bergabung dalam pemerintahan,” imbuhnya.
Sikap Kritis PDIP ke Pemerintah
Kendati terlihat hubungan keduanya semakin cair, Lili menilai posisi PDIP di bawah Megawati masih memperlihatkan sikap kritis dan menempatkan partai sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan Prabowo.
“Namun demikian, kesamaan-kesamaan tersebut tidak mesti harus bersatu menjadi bagian pemerintahan secara formal. Kesamaan tersebut bisa juga diterjemahkan sebagai mitra strategis dengan tetap berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengungkit sejarah proklamasi yang dibangun oleh Presiden ke-1 RI, Ir Soekarno dan Moh. Hatta. Menurutnya, jika tak ada yang berani berbicara proklamasi, Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing.
Hal tersebut diungkapkan Megawati saat acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu,( 7/6). (H-4)
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Kedua tokoh tersebut bisa bertemu kapan dan di mana saja tanpa harus menentukan tempat untuk bertemu.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri enghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Senin (23/6).
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons logo terbaru dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggunakan gambar gajah dengan unsur warna merah dan hitam.
Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.
Logo baru PSI juga dinilai bermaksud mempertebal kesan sebagai partainya Jokowi karena huruf P yang lebih terbuka dari huruf P sebelumnya.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Solo sebagai lokasi Kongres juga menjadi sinyal bahwa wilayah yang selama ini kuat sebagai basis banteng tersebut,
Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved