Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
STRUKTUR kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P periode 2025–2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu. Untuk sementara, Megawati Soekarnoputri merangkap jabatan ketua umum sekaligus sekretaris jenderal PDI-P. Jabatan tersebut terbuka kemungkinan diberikan kepada Hasto Kristiyanto kembali.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa berpandangan, peluang Hasto Kristiyanto menjadi sekjen PDI-P masih sangat terbuka lebar.
Sebab, Hasto merupakan salah satu kader paling loyal dan ideologis yang dimiliki PDI-P dalam dua dekade terakhir. "Soal Hasto Kembali menjabat saya kira masih terbuka," kata Herry, kepada wartawan, Minggu (3/8).
Terlebih, Herry menilai, loyalitas dan konsistensi Hasto dalam mengawal garis politik Bung Karno melalui PDIP patut diapresiasi. Sehingga, dia memprediksi akan banyak pihak yang mendukung Hasto kembali menjabat sebagai sekjen PDIP.
"Perlu diingat bahwa PDI Perjuangan memiliki tradisi kaderisasi berbasis loyalitas, rekam jejak, dan pengabdian. Jika Hasto dinilai masih memiliki nilai strategis dalam menghadapi dinamika politik ke depan, tidak tertutup kemungkinan ia kembali diorbitkan," pungkasnya. (I-1)
Ada keinginan dari para kader PDIP agar Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai sekjen.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ini, posisi Sekjen PDIP secara resmi masih dijabat oleh Megawati, sebagaimana diputuskan dalam Kongres V tahun 2025.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved