Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi tanggapan positif terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut dinilai dapat menepis anggapan terkait adanya permasalahan antara hubungan keduanya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
“Hormat dan salut kepada Presiden Prabowo yang secara rendah hati hadir sowan berkunjung ke kediaman Ibu Megawati serta berdiskusi sebagai mitra senior dan sahabat baik,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/4).
Ia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi sebagai sahabat baik.
“Pertemuan ini memiliki makna yang penting bagi kebersamaan dan dinamika politik Indonesia ke depan, maka kami sangat menghormati sikap Ibu Megawati yang akan memperkuat pemerintahan di luar koalisi,” tukasnya.
Menurutnya, sikap yang diambil Megawati tersebut dewasa dan bijaksana untuk menjadi penyeimbang atas kinerja pemerintah.
“Hemat kami, sikap memperkuat pemerintahan tanpa masuk koalisi, kami nilai sebagai sikap yang dewasa, bijaksana dan simpatik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri membahas terkait upaya keduanya untuk memperkuat pemerintahan, meskipun PDIP memilih untuk tetap berada di luar koalisi.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di kompleks parlemen Jakarta, Rabu (9/4).
Muzani mengatakan PDIP tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju meski siap memperkuat pemerintahan Prabowo. Kendati demikian, Ketum PDIP itu disebut mendukung kebijakan yang berfokus pada rakyat.
“Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tetap di luar). Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap, agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” katanya. (H-4)
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved