PDIP Pertahankan Tradisi, PSI Gagas Format Baru Politik

KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Keputusan itu diambil secara aklamasi, memperpanjang masa kepemimpinannya yang sudah berlangsung lebih dari tiga dekade.

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga baru merampungkan kongres dengan mekanisme pemilihan ketua umum yang berbeda, yakni mengadopsi sistem one man one vote.

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengungkapkan, kedua cara pemilihan ketum tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung.

Baca juga : PSI Dorong Keterbukaan, PDIP Tetap Bertumpu pada Karisma Megawati

Dia menilai, langkah PSI yang melibatkan ribuan anggota dalam pemilihan adalah upaya membangun model baru yang lebih terbuka. “Itu kan cara-cara untuk merubah tradisi dan mencari bentuk baru ya, supaya mendapat simpati publik,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Sementara itu, PDIP dinilai sebagai partai lama yang sudah memiliki akar kuat dan ideologi yang mapan. Karena itu, mekanisme pemilihan ketua umum dilakukan berdasarkan tradisi yang telah terbangun selama ini. Ia menekankan, baik sistem pemilihan langsung maupun aklamasi sah-sah saja, selama tidak menimbulkan konflik internal. 

“PSI dan PDIP itu memang berbeda dan tidak bisa dibandingkan. Tapi pada prinsipnya kedua-duanya memiliki ciri yang berbeda sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang bisa diterima oleh konstituen masing-masing. Sepanjang tidak ada paksaan, kemudian merupakan tradisi yang hidup di dalam partai masing-masing. Jadi apakah mau dipilih langsung atau aklamasi, sepanjang tidak melahirkan konflik internal partai, menurut saya baik-baik saja keduanya," tandasnya.

Baca juga : Koster: Bimtek Dilanjutkan dengan Konsolidasi Bukan Kongres

Terkait keputusan PDIP untuk tetap mengangkat Megawati sebagai ketua Umum sekaligus merangkap sekretaris jenderal, Agus menilai itu sebagai bentuk respons terhadap situasi yang tengah dihadapi partai, khususnya menyangkut kondisi hukum Sekjen sebelumnya, Hasto Kristiyanto.

“Menurut saya itu bagian dari dinamika partai. Mungkin PDIP punya pandangan yang lebih jeli melihat kondisi saat ini. Di mana Mas Hasto belum siap secara psikologis untuk menjadi Sekjen partai karena masih berhadapan dengan hukum ya,” katanya.

Meski amnesti telah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, proses hukum terhadap Hasto belum sepenuhnya selesai. Hal inilah yang dinilai menjadi pertimbangan PDIP menunjuk Megawati untuk merangkap posisi sekjen sementara.

“Artinya bagi PDIP itu menjadi pertimbangan, sehingga Sekjen untuk sementara dipegang oleh Ketum. Sehingga apakah itu nanti akan terjadi perubahan, itu PDIP lebih tahu soal itu, dan saya rasa apa yang menimpa PDIP itu sudah paling baik menurut PDIP," tutur Agus.

Lebih jauh, Agus menyebut, posisi Megawati masih sangat penting bagi PDIP, bahkan menjadi kekuatan utama partai. “Betul, betul masih dianggap sebagai mesin partai dan partai, sehingga Mbak Mega masih diaklamasikan sebagai ketum partai,” pungkasnya. (I-1)