Selasa 04 Mei 2021, 15:58 WIB

Dissenting Opinion, Wahiduddins Adams: UU KPK Inkonstitusional

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Dissenting Opinion, Wahiduddins Adams: UU KPK Inkonstitusional

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Namun salah satu Hakim Konstitusi Wahiduddins Adams memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, beberapa perubahan ketentuan dalam UU KPK telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental.

Perubahan itu, imbuh dia, sangat nampak dilakukan dalam jangka waktu singkat. Pembahasan RUU KPK, menurutnya dilakukan hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti DPR 2014-2019 dan kemudian disahkan menjadi UU.

"Suatu pembentukan UU dalam jangka waktu relatif singkat dan dilakukan pada momentum spesifik mengundang pertanyaan besar. Singkatnya waktu pembentukan UU a quo jelas berpengaruh secara signifikan atas minimnya partisipasi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Uji Formil UU KPK

Atas alasan itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menilai partisipasi publik yang rendah bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan UU a quo. Sehingga pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan dalam UUD 1945.

"Saya meyakini pendapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius," ucap dia.

Ia pun berpendapat setidaknya terdapat 3 opsi koridor untuk memutus perkara pengujian UU KPK. Pertama mempertahankan UU a quo, kedua Mahkamah memperbaiki beberapa materi yang terdapat dalam UU a quo, dengan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon atau tiga kembali ke UU No.30/2002 tentang KPK sebelum perubahan dan menyatakan UU a quo bertentangan dengan UUD 1945

"Saya berijtihad untuk menempuh koridor UU KPK untuk dinyatakan inskonstitusionalitas agar pembentuk UU dapat mengulang proses pembentuk UU KPK dengan cara yang lebih baik," ucapnya.(OL-4)

Baca Juga

Dok Puspen TNI

TNI-Polri Tembak Mati Komandan Pasukan Teroris Papua Lesmin Waker

👤Trib Subarkah 🕔Kamis 13 Mei 2021, 22:26 WIB
Lesmin merupakan pelaku penembak anggota Operasi Nemangkawi Bharada...
DOK DPD RI

Ketua DPD RI: Selamat Memperingati Kenaikan Isa Almasih

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 13 Mei 2021, 20:25 WIB
Umat nasrani diharapkan tetap semangat, walaupun ada pembatasan-pembatasan dalam...
MI/ Ramdani

Anies Puji Sikap Tegas Jokowi Soal Serangan Israel ke Palastina

👤Ant 🕔Kamis 13 Mei 2021, 16:00 WIB
"Saya apresiasi statement Presiden dan Menlu ang menunjukkan sikap tegas atas peristiwa yang terjadi pada bangsa Palestina,"...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya