Selasa 04 Mei 2021, 15:58 WIB

Dissenting Opinion, Wahiduddins Adams: UU KPK Inkonstitusional

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Dissenting Opinion, Wahiduddins Adams: UU KPK Inkonstitusional

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Namun salah satu Hakim Konstitusi Wahiduddins Adams memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, beberapa perubahan ketentuan dalam UU KPK telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental.

Perubahan itu, imbuh dia, sangat nampak dilakukan dalam jangka waktu singkat. Pembahasan RUU KPK, menurutnya dilakukan hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti DPR 2014-2019 dan kemudian disahkan menjadi UU.

"Suatu pembentukan UU dalam jangka waktu relatif singkat dan dilakukan pada momentum spesifik mengundang pertanyaan besar. Singkatnya waktu pembentukan UU a quo jelas berpengaruh secara signifikan atas minimnya partisipasi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Uji Formil UU KPK

Atas alasan itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menilai partisipasi publik yang rendah bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan UU a quo. Sehingga pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan dalam UUD 1945.

"Saya meyakini pendapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius," ucap dia.

Ia pun berpendapat setidaknya terdapat 3 opsi koridor untuk memutus perkara pengujian UU KPK. Pertama mempertahankan UU a quo, kedua Mahkamah memperbaiki beberapa materi yang terdapat dalam UU a quo, dengan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon atau tiga kembali ke UU No.30/2002 tentang KPK sebelum perubahan dan menyatakan UU a quo bertentangan dengan UUD 1945

"Saya berijtihad untuk menempuh koridor UU KPK untuk dinyatakan inskonstitusionalitas agar pembentuk UU dapat mengulang proses pembentuk UU KPK dengan cara yang lebih baik," ucapnya.(OL-4)

Baca Juga

MI/Palce Amalo

Eks Bupati Kupang Tersangka Dugaan Korupsi Aset Rp9,6 Miliar 

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 03 Desember 2021, 23:18 WIB
"Terkait kasus dugaan tipikor pemindahtanganan aset Pemkab Kupang berupa tanah dan bangunan yang terletak di...
Dok. Sahabat Ganjar

Sahabat Ganjar NTB Gelar Konsolidasi rumuskan Strategi 3 Tahun Ke Depan 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 23:08 WIB
Mereka sepakat akan mengawal Gubernur Jateng menjadi Bapak Rakyat Indonesia nomer satu pada...
Antara/Idhahd Zakaria

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus HAM Berat Paniai 

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 03 Desember 2021, 22:49 WIB
Keputusan dan Surat Perintah Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan Surat Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Nomor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya