Berita Terbaru UU Cipta Kerja Hari Ini

Omnibus Law Inskonstitusional Bersyarat, Pengusaha Khawatir

Gerakan dari para buruh yang memandang UU Cipta Kerja harus diubah karena tidak sesuai dengan putusan MK.

MK Nyatakan Omnibus Law Inkonstitusional Bersyarat, PAN: Segera Perbaiki

Pemerintah dan DPR perlu segera memperbaiki UU tersebut karena waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal dalam UU Ciptaker sangat banyak.

DPR Minta Waktu Kaji Putusan MK soal Omnibus Law 

DPR, lanjut Sufmi, akan mempelajari bunyi putusan MK. Setelah itu DPR akan mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang sudah ada untuk menaati putusan MK tersebut.

MK Nyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Ini Kata Kadin

Keputusan MK diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk menijau regulasi yang berlaku dengan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. 

Putusan MK Perkuat UU Cipta Kerja

Putusan MK yang bersifat inkonstitusional bersyarat tersebut harus dimaknai dalam tiga hal.

UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hentikan Susun Aturan Turunan

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

MK Perintahkan Perbaikan UU Cipta Kerja dalam 2 Tahun

Mahkamah juga menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.

Penataan Sewa Jaringan Utilitas Terpadu DKI Jakarta Harus Sejalan UU Cipta Kerja

Aturan mengenai retribusi, sewa lahan, sewa jaringan utilitas terpadu (SJUT) beserta pengawasannya sudah ada di UU Cipta Kerja dan turunannya.

Ekonom Nilai Industri Petrokimia Masih Menguntungkan dan Potensial

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai sektor petrokimia menjadi salah satu industri yang masih menguntungkan dan potensial untuk diinvestasikan pada 2022.

Wakil Gubernur Jatim Minta Pemda Selaraskan Perda dengan UU Cipta Kerja

Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi terkait dengan penggelaran infrastruktur dasar dan digital di Indonesia.

Airlangga Ajak Belanda Investasi Bidang Digital, Industri 4.0, dan Semi-Konduktor

Dalam pertemuan itu, Menko Perekonomian Airlangga mengajak Belanda untuk menaikkan kembali perdagangan dan investasinya di Indonesia. 

Menko Polhukam: Percepatan Transformasi Digital Perlu Terus Didorong

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut arahan Presiden Jokowi tersebut adalah meminta agar adanya perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital di Indonesia.

Pemda Akui Banyak Hambatan Selaraskan UU Cipta Kerja

PEMDA mengakui ada banyak hambatan dalam melakukan penyelarasan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan daerah

Ribuan Aturan Daerah Tabrak UU Cipta Kerja

Kendati sejumlah kewenangan ditarik ke pusat, pemerintah daerah mendukung UU Cipta Kerja demi kesinambungan perekonomian daerah.

Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialiasi PP Turunan UU Cipta Kerja Bidang Pengendalian Fungsi Tanah dan Ruang 

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) membawahi beberapa PP, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,

Dengan Kewenangannya, KPPU Bisa Minta Remedy Merger Indosat-H3I

Remedy berupa kewajiban untuk memberikan laporan setiap bulan ke KPPU mengenai pricing policy dirasa masih sangat relevan diberlakukan dalam merger Indosat H3I. 

Pemerintah Restui Merger Indosat-H3I, Tapi Evaluasi Mutlak Dilakukan

Meski ada UU Cipta Kerja sebagai landasan operator selular untuk konsolidasi, Indosat H3I tidak otomatis bisa langsung menggabungkan frekuensi yang dimilikinya.

Kesatuan Naskah UU Naker dan UU Ciptaker Dalam Satu Buku

UU Cipta Kerja mencapai 1.187 halaman, berisi puluhan UU di luar PP pendukungnya sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk memahaminya.

Merger Indosat-Hutchison 3 Indonesia Momentum Penataan Frekuensi

Penguasaan frekuensi oleh negara, menurut Marwan Batubara, merupakan wujud bangsa Indonesia berdaulat.

Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!

Board of Peace, Gaza, dan Ujian Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Empati di Balik Perundungan Peserta PPDS

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia