PENGAMAT hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries mengatakan, putusan MK yang mengabulkan sebagian (hanya soal pengujian formil) dari 12 Pengujian Undang-Undang (PUU) ini justru memperkuat eksistensi dari UU Cipta Kerja. Menurutnya, putusan MK tidak bersifat ambigu.
"Justru itu merupakan grace period agar pembentuk UU (DPR dan pemerintah) selama dua tahun ini memperbaiki aspek formil pembentukan perundang-undangan dari UU Cipta Kerja agar lebih cermat, jelas, dan mudah dipahami struktur dan sinkronisasinya dengan sebagian pasal dari UU sektoral terkait yang diubah/dicabut oleh UU Cipta Kerja," kata staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu kepada Media Indonesia, Kamis (25/11).
Putusan MK, kata dia, yang bersifat inkonstitusional bersyarat tersebut harus dimaknai dalam tiga hal. Pertama, UU Cipta Kerja dan seluruh peraturan pelaksanaan yang sudah diterbitkan (PP & Perpres) masih tetap berlaku untuk dua tahun ke depan.
Kedua, lanjutnya, ada perintah dari MK bahwa agar dalam waktu dua tahun, DPR dan pemerintah memperbaiki aspek formil pembentukan UU Cipta Kerja sesuai dengan kaidah legislasi dalam UU Pembentukan Perundang-Undangan. Konsekuensinya, jika perbaikan tidak selesai dalam dua tahun, sebagian materi muatan dari UU Sektoral terkait yang diubah/dicabut oleh UU Cipta Kerja menjadi berlaku kembali.
Ketiga, dalam masa dua tahun perbaikan aspek formil pembentukan UU Cipta Kerja, pemerintah menangguhkan kebijakan strategis yang berdampak luas, termasuk menerbitkan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja (PP & Perpres) sejak putusan ini diucapkan. Sebelumnya, MK memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan.
Bila tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. "Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak punya ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).
Albert menambahkan, putusan MK tersebut bisa dibilang pertama kali MK mengabulkan pengujian formil atas suatu UU. "UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan model omnibus memang ada pro dan kontranya. Apalagi ini sesuatu yang baru di Indonesia. Sebelumnya ada sekitar 79 UU sektoral yang saling tumpang tindih. Makanya, enggak mudah untuk disinkronisasi," ujarnya.
Baca juga: UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hentikan Susun Aturan Turunan
Dia mengharapkan dalam dua tahun mendatang kekurangan aspek formil dari UU Cipta Kerja bisa diperbaiki sesuai kaidah UU Pembentukan Perundang-undangan. "Libatkan pakar hukum yang spesialiasinya di bidang hukum perundang-undangan supaya redaksional legislasinya lebih rapi, cermat, jelas, dan mudah dipahami oleh yang membacanya," pungkasnya. (OL-14)
