Kamis 25 November 2021, 18:06 WIB

Putusan MK Perkuat UU Cipta Kerja

Ade Alawi | Politik dan Hukum
Putusan MK Perkuat UU Cipta Kerja

DOK Pribadi.
Albert Aries.

 

PENGAMAT hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries mengatakan, putusan MK yang mengabulkan sebagian (hanya soal pengujian formil) dari 12 Pengujian Undang-Undang (PUU) ini justru memperkuat eksistensi dari UU Cipta Kerja. Menurutnya, putusan MK tidak bersifat ambigu. 

"Justru itu merupakan grace period agar pembentuk UU (DPR dan pemerintah) selama dua tahun ini memperbaiki aspek formil pembentukan perundang-undangan dari UU Cipta Kerja agar lebih cermat, jelas, dan mudah dipahami struktur dan sinkronisasinya dengan sebagian pasal dari UU sektoral terkait yang diubah/dicabut oleh UU Cipta Kerja," kata staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu kepada Media Indonesia, Kamis (25/11).

Putusan MK, kata dia, yang bersifat inkonstitusional bersyarat tersebut harus dimaknai dalam tiga hal. Pertama, UU Cipta Kerja dan seluruh peraturan pelaksanaan yang sudah diterbitkan (PP & Perpres) masih tetap berlaku untuk dua tahun ke depan. 

Kedua, lanjutnya, ada perintah dari MK bahwa agar dalam waktu dua tahun, DPR dan pemerintah memperbaiki aspek formil pembentukan UU Cipta Kerja sesuai dengan kaidah legislasi dalam UU Pembentukan Perundang-Undangan. Konsekuensinya, jika perbaikan tidak selesai dalam dua tahun, sebagian materi muatan dari UU Sektoral terkait yang diubah/dicabut oleh UU Cipta Kerja menjadi berlaku kembali.

Ketiga, dalam masa dua tahun perbaikan aspek formil pembentukan UU Cipta Kerja, pemerintah menangguhkan kebijakan strategis yang berdampak luas, termasuk menerbitkan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja (PP & Perpres) sejak putusan ini diucapkan. Sebelumnya, MK memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan. 

Bila tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. "Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak punya ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021). 

Albert menambahkan, putusan MK tersebut bisa dibilang pertama kali MK mengabulkan pengujian formil atas suatu UU. "UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan model omnibus memang ada pro dan kontranya. Apalagi ini sesuatu yang baru di Indonesia. Sebelumnya ada sekitar 79 UU sektoral yang saling tumpang tindih. Makanya, enggak mudah untuk disinkronisasi," ujarnya.

Baca juga: UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hentikan Susun Aturan Turunan

Dia mengharapkan dalam dua tahun mendatang kekurangan aspek formil dari UU Cipta Kerja bisa diperbaiki sesuai kaidah UU Pembentukan Perundang-undangan. "Libatkan pakar hukum yang spesialiasinya di bidang hukum perundang-undangan supaya redaksional legislasinya lebih rapi, cermat, jelas, dan mudah dipahami oleh yang membacanya," pungkasnya. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Doa Rizieq Dinilai tidak Beradab dan Lecehkan Hukum

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 Desember 2021, 08:00 WIB
“Seruan MRS untuk doa kehancuran tidak beradab dan melecehkan penegakan hukum. Karena proses hukum sedang berjalan, belum ada...
Dok Pemprov Jateng

Survei Indikator: Duet Ganjar-Erick Kandidat Terkuat Pilpres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 06 Desember 2021, 00:40 WIB
"Dukungan Ganjar-Erick 31,1% berimbang dengan Anies-Sandi 30,8%, baru kemudian Prabowo-Puan 28,1%," ujar...
dok.medcom

Bripda Randy Bagus Dipecat dengan Tidak Hormat

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 20:38 WIB
Bripda RB juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya