Kamis 25 November 2021, 16:29 WIB

UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hentikan Susun Aturan Turunan

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hentikan Susun Aturan Turunan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Buruh meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan dan mencabut UU Cipta Kerja.

 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pengambil kebijakan, sebutnya, akan menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK dengan baik.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK," kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (25/11).

Diketahui sebelumnya, MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang dimaknai tidak dilakukan perubahan dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Dus, UU Cipta Kerja tetap berlaku sesuai dengan yang ada. Airlangga bilang, pemerintah akan tetap menjalankan produk hukum tersebut sesuai dengan putusan majelis hakim.

Baca juga: MK Perintahkan Perbaikan UU Cipta Kerja dalam 2 Tahun

"Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang Undang Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukkannya, sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan," kata Airlangga.

Pemerintah, tambahnya, juga akan mematuhi putusan MK untuk tidak mengeluarkan aturan turunan baru yang bersifat strategis hingga perbaikan pembentukkan UU dilakukan.

Namun, Airlangga memastikan, aturan turunan maupun pelaksana UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan tetap berlaku seperti yang ditentukan.

"Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang Undang Cipta Kerja tetap berlaku," pungkas dia. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

KPK Temukan Bukti Suap Wali Kota Ambon yang Sengaja Dibakar

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 24 Mei 2022, 07:54 WIB
Salah satu dokumen sengaja dimusnahkan oleh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ambon saat penyidik mencari barang...
Dok MI

Member DNA Pro Mengaku Terbantu Digital Trading

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 24 Mei 2022, 07:30 WIB
Mereka berharap adanya proses regulasi dan pembinaan terhadap usaha digital trading di...
Antara

KPK: Richard Louhenapessy Diduga Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 23:30 WIB
 Informasi ini diketahui saat KPK memeriksa 16 saksi pada Jumat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya