Berita Terbaru UU Cipta Kerja Hari Ini

Permenaker 2/2022 Dinilai Lawan Putusan MK Soal UU Cipta Kerja 

"Dari sisi nilai juga (JKP) itu tidak menjawab kebutuhan buruh, peruntukannya ternyata bagi pekerja buruh yang di-PHK. Padahal di lapangan perusahaan menghindari kebijakan PHK."

Industri Telematika Masih Jadi Salah Satu Penggerak Perekonomian Nasional

Dengan UU Cipta Kerja, pemerintah sudah memberikan kemudahan perusahaan telekomunikasi untuk melakukan merger dan akuisisi.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Tolak Pembahasan Revisi Kedua UU PPP

Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Yasonna: Pemerintah dan DPR Patuhi Putusan MK atas UU Cipta Kerja

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Merasa Terhambat Peroleh Kepastian, Advokat Gugat UU Cipta Kerja

Keberadaan UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hingga menimbulkan ketidakpastian.

DPR Berjanji Cari Titik Tengah Buruh dan Pengusaha Soal Ciptaker

Supratman menjelaskan bahwa DPR harus melakukan perbaikan UU Ciptaker sebagaimana bunyi putusan MK

Airlangga: OSS Diapresiasi Lembaga Internasional 

"Ada tiga hal yang diberi apresiasi oleh masyarakat dan lembaga internasional dalam Indonesia menangani covid-19 yaitu terkait dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter

Kemensetneg Gelar Workshop Satgas Percepatan Investasi di Batam

BP Batam saat ini sudah menerapkan sistem Pendekatan Berbasis Risiko melalui Sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based).

Menaker: Aturan Terkait UMP Masih Tetap Berlaku

Menaker mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.

Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Apindo Minta Perbaikan UU Cipta Kerja Secepatnya Demi Kebaikan Bersama

PEMERINTAH dan DPR diminta menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin.

Pengusaha Berharap Putusan MK Tak Berdampak pada Minat Investasi

Perbaikan dan perevisian yang akan dilakukan pemerintah juga diharapkan tak mengubah esensi produk hukum tersebut.

Rapat Kerja DPR Pemerintahkan Tentukan Poin Pembahasan UU Cipta Kerja

Willy Aditya mengatakan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dibahas oleh fraksi-fraksi yang akan dilihat catatan pentng efektivitas teknis pembahasan.

Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah mendorong revisi dan perbaikan UU Cipta Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022.

Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.

NasDem Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Lintas K/L untuk Revisi Omnibus Law

Segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat tim lintas kementerian dalam rangka melakukan perubahan UU Cipta Kerja.

Presiden: Seluruh Materi dan Substansi UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Kepala negara juga memastikan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan segera melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja.;

Jimly: Jangan Panik, Putusan MK Soroti Proses Pembentukan UU Ciptaker, Bukan Materinya

Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan materinya

Pembuat UU Diingatkan Hati-Hati Menggunakan Metode Omnibus Law

Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU Cipta Kerja (CK) karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus.

Putusan MK Tegaskan Pemerintah dan DPR Langgar Konstitusi dalam Pembentukan Omnibus Law

Asfinawati menyebutkan, putusan ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia