Berita Terbaru UU Cipta Kerja Hari Ini

Optimalisasi Sumber Daya Hutan melalui Multiusaha Kehutanan

Multiusaha kehutanan sebagai entry strategy optimali­sasi pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus merupakan perbaikan iklim investasi,

Kemendagri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP di Daerah

Kemendagri telah melakukan Rapat Implementasi Sistem E-Monev PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dihadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi,

UU TPKS Harapan Menghapus Kekerasan Perempuan pada Konflik SDA Masyarakat Adat

Komite CEDAW 2022 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik pada semua tingkatan.

Dekopin: Bentuk Lembaga Audit Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Pasalnya, persoalan terkait koperasi simpan pinjam tak kunjung usai sampai saat ini. Dekopin juga mengapresiasi inisiatif pemerintah dan DPR terkait penyusunan RUU PPSK.

Kemenkominfo Optimistis Tuntaskan Penghentian Siaran Analog dalam 4 Bulan

Pemerintah bersama swasta terkait telah melakukan banyak hal dan mengeluarkan banyak biaya agar persiapan ASO dapat berjalan dengan lancar.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Ingatkan MK Tetapkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional

UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan melanggar konstitusi oleh MK.

PPNS Penegak Perda Harus Cermati Perda yang Menjadi Kewenangannya

DALAM menjalankan tugasnya, PPNS Penegak Perda perlu mencermati kembali Perda yang menjadi kewenangannya

Revisi UU Ciptaker Mesti Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS

Salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan.

UU P3 Rampung, DPR Tunggu Surpres Revisi UU Ciptaker

DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS

UU Cipta Kerja ditangkap dengan baik oleh perusahaan-perusahaan AS tersebut sebagai upaya positif pemerintah RI memangkas berbagai macam kerumitan izin.

Peringatan May Day: Buruh Jateng Suarakan Tolak UU Cipta Kerja

PERINGATAN Hari Buruh Sedunia atau May Day yang jatuh 1 Mei diperingati massa buruh Jawa Tengah dengan menggelar mimbar bebas, suarakan kembali penolakan UU Cipta Kerja.

Terima Aspirasi Buruh dan Mahasiswa, Pimpinan DPR Siap Beri Ruang Partisipasi

Dalam diskusi ini, DPR siap akan memberikan ruang partisipasi bagi buruh terkait omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KLHK Janji Serahkan Data Verifikasi Perkebunan Sawit Juli 2022 Mendatang

KLHK berjanji akan melengkapi data-data verifikasi terkait perkebunan sawit ilegal di wilayah Riau dan Kalimantan Tengah pada Juli mendatang.

Seorang Karyawan ES Teler 77 Gugat UU Ciptaker Soal JHT

Pasal 35 ayat 2 dan 37 ayat 1 belum mengatur klausul tentang pencairan dana jaminan hari tua (JHT) apabila seorang karyawan mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (phk).

Kemendagri: 17 Ribu Perda Perlu Disesuaikan dengan UU Cipta Kerja

"Secara umum terdapat kurang lebih 17.000 perda dan Perkada yang perlu disesuaikan dengan UU Cipta Kerja," ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan

Permenaker 2/2022 Dinilai Lawan Putusan MK Soal UU Cipta Kerja 

"Dari sisi nilai juga (JKP) itu tidak menjawab kebutuhan buruh, peruntukannya ternyata bagi pekerja buruh yang di-PHK. Padahal di lapangan perusahaan menghindari kebijakan PHK."

Industri Telematika Masih Jadi Salah Satu Penggerak Perekonomian Nasional

Dengan UU Cipta Kerja, pemerintah sudah memberikan kemudahan perusahaan telekomunikasi untuk melakukan merger dan akuisisi.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Tolak Pembahasan Revisi Kedua UU PPP

Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Yasonna: Pemerintah dan DPR Patuhi Putusan MK atas UU Cipta Kerja

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Merasa Terhambat Peroleh Kepastian, Advokat Gugat UU Cipta Kerja

Keberadaan UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hingga menimbulkan ketidakpastian.

The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila

Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?

Kemerdekaan yang Memerdekakan: Indonesia di Persimpangan Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia