Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) siap memfasilitasi Debat Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) kini ramai di pemberitaan nasional.
Secara bersamaan, aksi juga akan dilakukan di beberapa sentra industri seperti Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, dan Surabaya - Jawa Timur.
Kendati menuai banyak kritik, Airlangga menilai itu merupakan cerminan demokrasi yang dapat dimaklumi
KSP memastikan bahwa regulasi yang belum lama diteken Presiden Jokowi, berdiri di atas kepentingan semua pihak, termasuk pekerja dan pelaku UMKM.
Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.
Terutama dalam melindungi tenaga kerja dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah berbagai tantangan dinamika sektor ketenagakerjaan.
Menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono, tuduhan kepada Menko Perekonomian bahwa dalang dari terbit Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat tidak mendasar.
UNDANG - Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Kontitudi seharusnya diperbaiki melalui revisi, bukan dengan Perppu.
Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek menuturkan saat ini pihaknya masih mengkaji isi Perppu dengan kesesuaian putusan Mahkamah Kontitusi (MK).
Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Perpu No 2 tahun 2022.
Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beleid tersebut diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
MK, ucapnya, tidak pernah menyinggung soal materi atau membatalkan materi yang ada di dalam UU Cipta Kerja.
Saleh menjelaskan dirinya mendapatkan informasi bahwa Perppu Ciptaker dikeluarkan untuk menggugurkan keputusan MK yang mengatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
Respon implementasi dengan Perppu agak riskan, karena menimbulkan side effect yang harus diperhitungkan.
Pasal 52 ayat (1) UU 13 tahun 2022 menyebutkan bahwa Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
Fatia mengatakan Perppu UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah menihilkan peran MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dan perannya sebagai penjaga konstitusi.
Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja melalui penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.
Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.
Perppu tidak menyelesaikan persoalan formal pada UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan MK. UU Cipta Kerja dinilai bermasalah dari sisi pembentukan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved