Rabu 04 Januari 2023, 18:48 WIB

Menaker Klaim Perppu Ciptaker Bentuk Perlindungan Pemerintah

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Menaker Klaim Perppu Ciptaker Bentuk Perlindungan Pemerintah

Antara
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyampaikan paparan di Komisi IX DPR.

 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam konteks ketenagakerjaan, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi tenaga kerja.

Serta, menjaga keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan. "Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perppu 2/2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/1).

"Terutama, dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis," imbuhnya.

Baca juga: Mahfud: Penerbitan Perppu Merupakan Hak Subjektif Presiden

Adapun substansi ketenagakerjaan yang disempurnakan dalam Perppu, termasuk ketentuan alih daya (outsourcing). Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Sedangkan dalam Perppu, ketentuan jenis pekerjaan alih daya dibatasi.

“Dengan adanya pengaturan ini, tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing. Nantinya, jenis atau bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP)," jelas Ida.

Baca juga: Sindir Perppu Ciptaker, AHY Sebut Hukum Harus Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

Perppu dikatakannya juga memberikan penyempurnaan terhadap penghitungan upah minimum. Adapun upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Formula penghitungan upah minimum termasuk indeks tertentu akan diatur dalam PP.

Lalu, pada Perppu ini ditegaskan gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK, apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari pada UMP.

“Kata 'dapat' yang dimaksud dalam Perppu harus dimaknai bahwa gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMK. Jika, nilai hasil penghitungannya lebih tinggi dari UMP," tuturnya.(OL-11)
 

 

Baca Juga

DOK pribadi.

Kolaborasi Indonesia dan Jepang Bangun Oasis Central Sudirman

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 15:29 WIB
Pengembangannya dilakukan oleh Mitsubishi Estate., Co. Ltd sebagai pengembang properti terbesar di Jepang yang juga merupakan salah satu...
Dok.SIG

Tas dan Dompet Kulit Produksi UMKM Binaan SIG Jadi Primadona Bazar UMKM untuk Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 14:39 WIB
Angka penjualan Rp 150 juta itu menjadi salah satu capaian tertinggi yang dicapai UMKM asal Gresik...
Ist/Kementan

Naikkan Kelas dan Ekspor, Mentan SYL Buka Festival Kopi Nusantara 2023

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 14:38 WIB
Mentan SYL mengatakan Indonesia memiliki 18 jenis kopi dengan rasa yang berbeda - beda yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya