Selasa 03 Januari 2023, 10:57 WIB

Sindir Perppu Ciptaker, AHY Sebut Hukum Harus Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
Sindir Perppu Ciptaker, AHY Sebut Hukum Harus Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

ANTARA/Kornelis Kaha
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

 

PARTAI Demokrat mengkritik keras keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab, penerbitan Perppu itu dinilai mengacuhkan demokrasi dan hanya mengakomodasi kepentingan segelintir kelompok. 

"Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite," kata Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui keterangan tertulis, Selasa (3/1).

Pengeluaran Perppu Ciptaker dinilai tidak tepat. Sebab, Perppu itu tidak menjawab persoalan yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker inkonstitusional bersyarat. 

Baca juga: Fraksi PAN Berharap DPR Tidak Langsung Setujui Perppu Ciptaker

Salah satu alasan MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat karena dinilai cacat prosedural dan formal. Serta, harus melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu," ungkap putra sulung Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

AHY pun menyinggung salah satu syarat penerbitan Perppu yaitu kegentingan memaksa. Hal itu tidak terlihat pada Perppu Ciptaker karena materi aturan yang disusun tidak jauh berbeda dengan beleid lama.

"Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” sebut dia.

AHY mengingatkan pemerintah tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. Ada potensi Perppu Ciptaker kembali digugat ke MK karena masih banyak pihak yang keberatan dengan beleid tersebut. 

“Masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dalam lubang yang sama,” pungkas dia. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Komnas HAM Hormati Proses Hukum Lukas Enembe oleh KPK

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 16:18 WIB
Komnas HAM RI menghormati proses hukum yang sedang ditempuh Lukas...
Dok. Ditjen Imigrasi

Molina Permudah WNA di China Perpanjang Visa di Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 16:04 WIB
LAMAN baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi RI, molina.imigrasi.go.id, bisa mempermudah warga negara asing (WNA) di China yang...
STAF KHUSUS GUBERNUR PAPPUA DIAN MUSTIKAWATY

KPK terima Surat dari Lukas Enembe, Isinya Bukan Menagih Janji Firli

👤tri subarkah 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 15:50 WIB
Lukas menolak berobat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Keberatan itu sebelumnya juga sudah disampaikan Lukas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya