Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEBERLANGSUNGAN dan kejelasan berbagai terobosan yang ada di dalam Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) beleid tersebut.
Dengan kata lain, aturan yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 itu untuk memuluskan sejumlah agenda di dalam UU Cipta Kerja yang terganjal putusan Mahkamah Konstitusi.
"(Perppu) untuk kepastian hukum. Kalau misalnya tidak ada dasar hukum, bank tanah kelanjutannya bagaimana? Harmonisasi pajak bagaimana? Kita punya SWF (Sovereign Wealth Fund) bagaimana?" tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di, Jakarta, Kamis (5/1).
Diketahui, MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pembuat produk hukum itu diamanatkan untuk memperbaiki hal-hal prosedural dalam penyusunan UU dalam jangka waktu dua tahun.
Dalam putusannya, MK juga mengamanatkan selama UU Cipta Kerja masih berstatus inkonstitusional bersyarat, regulator tak dihendaki untuk membuat aturan-aturan turunan maupun pelaksanannya.
Dengan kata lain, penerbitan Perppu menjadi jalan pintas yang ditempuh pemerintah untuk bisa segera mengeksekusi ketentuan dan peraturan yang ada di dalam UU Cipta Kerja. Sebab, konten yang dimuat dalam Perppu tak jauh berbeda dengan UU sapu jagat yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu.
Perppu yang baru diterbitkan itu juga menuai selisih pendapat, baik dari sisi prosedural dan materi muatannya. Akademisi, dunia usaha, hingga pekerja turut geleng kepala atas keputusan yang ditempuh pengambil kebijakan.
Kendati menuai banyak kritik, Airlangga menilai itu merupakan cerminan demokrasi yang dapat dimaklumi. "Demokrasi memang ada yang memberi apresiasi dan memberi kritik," pungkas Ketua Umum Partai Golkar itu. (OL-8)
Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu Perampasan Aset.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai memiliki modal besar untuk merealisasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio menegaskan pemerintah tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perppu.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC dari Rio de Janeiro.
Pemerintah memastikan bakal memakai sisa waktu yang ada untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
pemimpin negara anggota BRICS, termasuk Presiden Prabowo Subianto, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders' Declaration
PEMERINTAH Indonesia menawarkan komitmen pembelian produk Amerika Serikat untuk menjawab tarif AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved