Sabtu 31 Desember 2022, 18:36 WIB

Kontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MK

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Kontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MK

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti

 

KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, Jumat (30/12). DPR RI diminta tidak menyetujui Perppu tersebut.

"Kami melihat diterbitkannya Perppu terhadap UU Cipta Kerja ini merupakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti, Sabtu (31/12).

MK dalam putusannya No.91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat apabila tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun pasca putusan itu dibacakan. Pembentukan UU Cipta Kerja dianggap cacat formil karena tidak sesuai dengan aturan pembentukan perundang-undangan.

Fatia mengatakan Perppu UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah menihilkan peran MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dan perannya sebagai penjaga konstitusi.

Baca juga: Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker

"Penerbitan Perppu terkait UU Cipta Kerja sebenarnya juga tidak bersesuaian dengan ucapan pemerintah sendiri di Februari 2022 lalu lewat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang menyampaikan akan mematuhi putusan MK," imbuh Fatia.

Menurutnya pembuatan regulasi itu tidak partisipatif. Dalam aspek substansial, Kontras menilai bahwa syarat diterbitkannya Perppu yakni harus berdasar hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi.

"Langkah penerbitan Perppu ini juga kembali menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi kian ambruk ditandai dengan sentralisasi kekuasaan Presiden. Hal ini sekaligus menandai Indonesia kian dekat pada negara otoritarian sebagaimana yang terjadi pada orde baru," tukasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/Usman Iskandar.

Nama Bakal Calon Wakil Presiden Anies Baswedan Mulai Mengerucut

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 18:30 WIB
Parpol anggota Koalisi Perubahan terutama Tim Kecil terus melakukan pembahasan tentang sosok pendamping...
dok.PPP

Mardiono Arahkan Fraksi PPP di DPR RI Gaspol Kerja Elektoral Jelang Pemilu 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 17:40 WIB
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberikan arahan kepada anggota fraksinya di DPR RI untuk mulai aktif...
Antara

Komnas HAM Hormati Proses Hukum Lukas Enembe oleh KPK

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 16:18 WIB
Komnas HAM RI menghormati proses hukum yang sedang ditempuh Lukas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya