Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo menjelaskan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja bertujuan memberikan kepastian bagi investor. Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.
"Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor," terang presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12).
Sejumlah negara, sambung presiden, tengah mengalami krisis ekonomi sehingga harus meminta bantuan dari International Monetary Fund (IMF). Dunia, menurut Jokowi, tidak sedang baik-baik saja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023, ujar Jokowi, sangat bergantung pada investasi dan ekspor.
Jokowi menampik bahwa kebijakan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dilatarbelakangi alasan ekonomi. Indonesia sebelumnya memberlakukan PPKM level 1 untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat melalui pembatasan-pembatasan. Presiden resmi mengumumkan pencabutan PPKM pada hari yang sama dengan diterbitkannya Perppu UU Cipta Kerja.
Baca juga: Perppu Cipta Kerja Diapresiasi Ekonom, Dikritik Pakar Hukum
"Ini dari urusan kesehatan di sini urusan ekonomi. Jadi jangan campur aduk. Pencabutan PPKM benar-benar karena melihat kasus Covid-19 di tanah air dan sudah dilakukan serosurvei," terang Jokowi.
Presiden menyampaikan dari hasil survei serologi antibodi penduduk Indonesia terhadap virus Covid-19 pada Juli 2022, menunjukkan angka 98%. Menurutnya angka itu menandakan bahwa masyarakat memiliki kekebalan terhadap Covid-19. (OL-4)
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Mengingat banyak yang melepaskan masker karena terbawa suasana protes UU Cipta Kerja, risiko penularan covid-19 pun sulit dihindari.
Polda Metro Jaya menetapkan 131 tersangka terkait aksi unjuk rasa demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Jakarta pada 8 dan 13 Oktober lalu.
Polisi telah mengidentifikasi dalang atau penggerak pelajar yang membuat rusuh dalam aksi demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) di DKI Jakarta
Massa Padati Kawasan Patung Kuda, Trans-Jakarta Hentikan Sementara Beberapa Rute
Pemerintah pusat saat ini sudah membuka Wisma Atlet Pademangan untuk menjadi lokasi isolasi mandiri bagi warga DKI dan sekitarnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved