Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
UNDANG-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan dapat memperbaiki respons negara dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual atas penanganan, perlindungan dan pemulihan terutama dalam kepastian pelibatan perempuan dalam penanganan konflik sumber daya alam (SDA), tata ruang dan agraria.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan situasi perempuan di pusaran konflik tersebut menjadi perhatian catatan tahunan (catahu) 2022. Catahu masa pandemi (2020-2021) merekam 10 pengaduan terkait konflik SDA, agraria dan tata ruang
"Konflik SDA, tata ruang dan agraria merupakan konflik terbanyak di Indonesia di sepuluh tahun terakhir. Konflik berlangsung dalam hitungan satu dasawarsa lebih dan mengakibatkan pelanggaran sejumlah hak-hak dasar warga setempat khususnya perempuan," kata Siti, Senin (25/7).
Komnas Perempuan mencatat konflik SDA, tata ruang dan agraria kerap bertautan dengan pelanggaran hak-hak perempuan adat dan perempuan pedesaan. RUU Masyarakat Adat yang dibutuhkan sebagai payung pelindungan dan pengakuan akan masyarakat adat serta hak-haknya hingga kini belum disahkan.
Padahal, Pengamatan Kesimpulan Komite CEDAW 2022 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik pada semua tingkatan dengan mengadopsi tindakan khusus.
Sedangkan terkait perempuan adat pedesaan, Komite merekomendasikan untuk mempercepat upaya pelindungan hak perempuan adat untuk menggunakan SDA dan tanah, termasuk dengan memperluas cakupan Masyarakat Hukum Adat dan mencabut atau mengubah undang-undang yang melemahkan hak perempuan adat atas penggunaan tanah, termasuk UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"Melakukan kajian gender pada konteks semua penilaian dampak lingkungan dan memastikan bahwa perempuan pedesaan dan masyarakat adat dapat berkontribusi penuh dalam pembangunan," ujarnya.
Hal itu didukung dengan memperhatikan persetujuan bebas tanpa tekanan (free, prior and informed consent) untuk setiap proyek pembangunan di atas tanah adat dan juga pembagian keuntungan, dan menyediakan bagi perempuan adat terdampak mata pencaharian alternatif yang layak sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku, 1989.
"Menghilangkan praktik adat yang mendiskriminasi perempuan adat dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah dan memastikan akses perempuan adat terhadap layanan dasar, air bersih dan sanitasi yang memadai," pungkasnya. (H-1)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
PSBI juga mendorong pentingnya pembangunan manusia yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur.
Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.
DI tengah tantangan ketahanan pangan nasional, masyarakat adat disebut telah membuktikan diri sebagai penjaga kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
RUU Masyarakat Adat penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
Dalam pengelolaan sumberdaya air ini perlu pendekatan ekosistem lahan, DAS, cekungan air tanah, juga konsep biosfer yakni sumberdaya air dipengaruhi oleh kondisi atmosfer.
KEKAYAAN SDA minyak dan gas di Muba, tidak semua masuk sebagai kekayaan dan pendapatan bagi negara. Ada segelintir pihak yang memanfaatkan dan ikut menguras kekayaan alam di sana.
TANPA memasukan inovasi sebagai arus utama pembangunan, Indonesia jangan bermimpi untuk lolos dari middle income trap.
PIMPINAN Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) Agus Rihat P. Manalu menyayangkan masih adanya kasus penguasaan tambang dan bisnis timah di Bangka Belitung (Babel) dengan cara-cara kotor.
Dengan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA) No.17 Tahun 2019, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada korporasi untuk melakukan privatisasi usaha air
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved