Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), Effendi Simbolon, menyoroti pembahasan RUU Masyarakat Adat yang sedang digulirkan pemerintah. Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya tidak berhenti pada aspek ekonomi semata, tapi harus menyentuh akar budaya dan sejarah.
“Kami berharap, masyarakat adat tidak dijadikan alat politik. Biarlah kami tetap menjadi penjaga nilai-nilai budaya,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (7/7).
Adapun PSBI baru-baru ini melakukan giat renungan suci dan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Momen ini menjadi ungkapan penghormatan kepada para leluhur sekaligus pengingat akan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam membentuk jati diri bangsa sekaligus menjadi perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PSBI ke-18.
“Organisasi ini tidak disatukan oleh partai politik, tetapi oleh kekerabatan. Inilah yang disebut local wisdom, akar dari kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya,” ujar Effendi.
Ziarah ini menjadi momen penuh makna bagi keluarga besar PSBI karena setidaknya 13 hingga 15 tokoh bermarga Simbolon dimakamkan di TMP Kalibata termasuk Kolonel M. Simbolon dan Letkol M. Simbolon.
“Ada ikatan emosional, spiritual dan batiniah yang sangat dalam bagi kami,” tambah Effendi.
Peringatan ulang tahun PSBI tahun ini dirangkaikan dengan rapat kerja nasional (rakernas) yang akan berlangsung pada 7-8 Juli dan diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari 156 wilayah termasuk perwakilan dari luar negeri.
Kegiatan rakernas dijadwalkan akan dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta dihadiri sejumlah pejabat negara dan kepala daerah.
Menurut Effendi, seluruh kegiatan PSBI berlandaskan semangat kebersamaan dan kepedulian. Selama sebulan terakhir, PSBI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan hingga kunjungan kepada para lanjut usia atau lansia.
“Kami mengunjungi mereka yang berusia 80 hingga 90 tahun, memberikan perhatian dan pelayanan. Itu bagian dari rasa hormat dan cinta kepada generasi pendahulu,” ujar Effendi.
PSBI juga mendorong pentingnya pembangunan manusia yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur. “Kami tidak ingin pembangunan berlangsung tanpa jiwa kebudayaan. Kita butuh manusia yang kuat secara karakter dan beriman,” tegas Effendi.
Di tengah zaman yang serba cepat, Effendi mengingatkan pentingnya menghargai proses. “Banyak yang sekarang ingin hasil instan. Padahal dalam budaya kami, proses lebih penting. Proses yang benar akan menghasilkan hasil yang bermakna,” lanjut Effendi.
Dalam suasana khidmat yang berlangsung meski diguyur hujan, acara ziarah ditutup dengan doa bersama. Effendi menyampaikan pesan persaudaraan untuk seluruh anggota PSBI di berbagai daerah dan luar negeri.
“Hal yang paling penting adalah saling menghargai dan saling membantu. Kadang kita menolong, kadang kita juga butuh ditolong. Itulah makna sejati dari persaudaraan,” katanya.
Melalui perayaan ini, Effendi berharap PSBI ingin terus menjaga warisan budaya dan menjadikannya sebagai kekuatan moral dalam menghadapi masa depan. Kearifan lokal yang dijaga lintas generasi diharapkan tetap hidup dan relevan ditengah tantangan zaman. (H-2)
KRISIS iklim merupakan tantangan nyata yang dihadapi Indonesia hari ini. Dampaknya terasa langsung melalui bencana hidrometeorologis, degradasi lingkungan.
DALAM rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup pemerintah diharapkan memperkuat perlindungan hutan serta meningkatkan peran masyarakat hukum adat.
Masyarakat hukum adat telah lama menerapkan aturan dan norma adat dalam mengelola wilayah hutan secara berkelanjutan.
Pertambangan nikel yang telah operasional selama 2,5 tahun dan banyak membawa manfaat dalam mensejahterakan masyarakat Suku Kawei.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengakuan hutan adat dan memperluas akses pendanaan bagi masyarakat adat melalui mekanisme yang inklusif.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
PDI Perjuangan desak pemerintah tindaklanjuti pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dengan langkah nyata hentikan perampasan wilayah adat.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
RUU Masyarakat Adat ini juga harus bisa menjawab penyelesaian konflik terkait dengan hak-hak masyarakat adat.
DOSEN Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjelaskan ada beberapa negara yang sudah menerapkan regulasi tentang masyarakat adat seperti di Filipina hingga Australia.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved