Berita Terbaru RUU Masyarakat Adat Hari Ini

Pengakuan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat Harus Disertai Langkah Konkret

PDI Perjuangan desak pemerintah tindaklanjuti pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dengan langkah nyata hentikan perampasan wilayah adat.

Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Masih Berlapis dan Sektoral

KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.

Masyarakat Adat Belum Dilibatkan secara Penuh dalam Pembangunan Nasional

RUU Masyarakat Adat ini juga harus bisa menjawab penyelesaian konflik terkait dengan hak-hak masyarakat adat.

Melihat Regulasi Masyarakat Adat di Filipina dan Australia

DOSEN Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjelaskan ada beberapa negara yang sudah menerapkan regulasi tentang masyarakat adat seperti di Filipina hingga Australia.

NasDem Optimistis RUU Masyarakat Hukum Adat Bisa Disahkan di Era Presiden Prabowo

KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

AMAN Tekankan Sejumlah Poin yang Perlu Diatur dalam UU Masyarakat Adat

KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.

Masyarakat Adat Diharapkan Tidak Dijadikan Alat Politik, Biarkan Jadi Penjaga Nilai Budaya

PSBI juga mendorong pentingnya pembangunan manusia yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur.

Pigai Berjanji akan Mendorong DPR untuk Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat di Tahun Ini

Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat. 

RUU Masyarakat Adat Harapan Baru bagi Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

DI tengah tantangan ketahanan pangan nasional, masyarakat adat disebut telah membuktikan diri sebagai penjaga kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Legislator Targetkan RUU Masyarakat Adat Tahun Depan Disahkan

RUU Masyarakat Adat penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.

Perlu Gerak dan Pemahaman yang Sama Wujudkan UU PPRT dan UU Masyarakat Hukum Adat

Mekanisme perlindungan yang menyeluruh terhadap para pekerja rumah tangga dan masyarakat adat harus diwujudkan.

Aliansi Masyarakat Adat Harap RUU Masyarakat Adat Bisa Disahkan di 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran

Tantangan yang dihadapi masyarakat adat semakin besar, terutama dalam menghadapi kebijakan dan praktik pembangunan yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Masalah Masyarakat Adat di Tengah Pusaran Perkembangan Regulasi

Prosedur hukum untuk pengakuan masyarakat adat masih terlalu kompleks dan terlalu rumit karena berbiaya mahal sekali.

Negara Harus Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

Pemerintahan Prabowo-Gibran didesak mempercepat pengakuan hak atas wilayah adat dan penyelesaian konflik agraria yang selama ini tersandera.

Tanpa Payung Hukum, Penghancuran Ruang Hidup Masyarakat Adat Terus Terjadi 

Peneliti Sajogyo Institute Eko Cahyono menuturkan bahwa penghancuran terhadap ruang hidup masyarakat adat terus-menerus terjadi.

Desak Sahkan RUU Masyarakat Adat, AMAN: Setiap Saat Tanah Kami Dirampas

"Setiap saat tanah kami, tanah leluhur kami itu dirampas. Setiap saat tambang-tampang datang dalam bentuk bulldozer, PSN dalam bentuk bulldozer."

Desak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Desak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Pengesahan RUU Masyarakat Adat Penting untuk Pangkas Birokrasi Berbelit

Saat ini untuk mendapatkan pengakuan wilayah dan hutan adat, masyarakat adat harus memiliki peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat di sana.

RUU Masyarakat Adat Dianggap tidak Cukup Strategis untuk Negara

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) merupakan regulasi yang hampir puluhan tahun diabaikan oleh pemerintah Indonesia, 

DPR dan Pemerintah Abai Sahkan Sejumlah RUU 

Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dan masa kerja DPR RI,  sejumlah rancangan undang-undang (RUU) tak kunjung disahkan yakni RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia