Berita Terbaru Masyarakat Adat Hari Ini

Masyarakat Adat Diharapkan Tidak Dijadikan Alat Politik, Biarkan Jadi Penjaga Nilai Budaya

PSBI juga mendorong pentingnya pembangunan manusia yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur.

MK Didesak Segera Putus Uji Formil UU KSDAHE

MAHKAMAH Konstitusi (MK) belum kunjung memutuskan perkara uji formil UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE (UU KSDAHE).

Aktivitas Tambang di Raja Ampat Bisa Mengancam Pulau-Pulau Kecil

"Karena Pulau Gag masuk dalam kategori pulau kecil, kegiatan penambangan bukan kegiatan yang diprioritaskan, serta dilarang sebagaimana Pasal 1 angka 3, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K,"

KLH Luncurkan Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Masyarakat lokal, petani hutan, komunitas ada yang menjaga jasa lingkungan seperti air, karbon, dan keanekaragaman hayat dapat menerima kompensasi secara sah dan terukur.

RUU Masyarakat Adat Harapan Baru bagi Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

DI tengah tantangan ketahanan pangan nasional, masyarakat adat disebut telah membuktikan diri sebagai penjaga kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

DPR Sebut UU Minerba yang Baru Disahkan Akan Libatkan Masyarakat Adat 

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan warga lokal termasuk masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses penambangan di bawah ketentuan UU Minerba yang baru disahkan

Komitmen Pemerintah terhadap Masyarakat Adat Dinilai masih Minim

Erasmus Cahyadi menekankan bahwa pemerintahan yang baru tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap masyarakat adat.

KPA: Perlu Evaluasi Soal Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia

KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.

Tuan Tigabelas dan King of Borneo Gaungkan Suara Masyarakat Adat Lewat Single Suar

Dengan lirik yang penuh semangat dan ritme yang kuat, Suar dari Tuan Tigabelas dan King of Borneo menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi komunitas adat di seluruh Nusantara.

Masyarakat Adat di Meratus Tolak Rencana Perdagangan Karbon

MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.

Keberpihakan terhadap Masyarakat Adat Harus Diikuti Langkah Nyata

KEBERPIHAKAN terhadap eksistensi masyarakat adat harus diikuti dengan langkah nyata demi mendorong upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebagai bagian dari proses pembangunan.

Berdayakan Masyarakat Rentan, Regional Indonesia Timur Raih 3 Penghargaan  

Komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat rentan komunitas adat di pedalaman membawa Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina meraih tiga penghargaan internasional.

Selain Karbon, Isu Lingkungan Masyarakat Adat Perlu Dibahas di COP29

PADA Konferensi Perubahan Iklim atau Presidency of the 29th Conference of the Parties (COP29) di Baku Azerbaijan pemerintah diminta juga mengangkat soal masyarakat adat.

AMAN Petakan 265 Ribu Hektare Wilayah Adat di Kalsel

AMAN bersama Walhi telah berhasil memetakan luas wilayah adat yang tersebar di delapan kabupaten dengan luas lebih dari 265 ribu hektare.

Aliansi Masyarakat Adat Harap RUU Masyarakat Adat Bisa Disahkan di 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran

Tantangan yang dihadapi masyarakat adat semakin besar, terutama dalam menghadapi kebijakan dan praktik pembangunan yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Persoalan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Menanti Pemerintahan Baru

PEMERINTAHAN baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dituntut agar bisa menuntaskan persoalan lingkungan serta hak masyarakat adat.

Masalah Masyarakat Adat di Tengah Pusaran Perkembangan Regulasi

Prosedur hukum untuk pengakuan masyarakat adat masih terlalu kompleks dan terlalu rumit karena berbiaya mahal sekali.

MenLHK Kaji Sikap Masyarakat Adat Tolak Usulan TN Meratus

Ketua AMAN Kalsel, Rubi, mengatakan penetapan Geopark Meratus dan usulan Taman Nasional Pegunungan Meratus merupakan sebuah pengabaian bagi keberadaan Masyarakat Adat

Satu Dekade Pemerintahan Jokowi Masyarakat Adat Tuntut Pengakuan

MASYARAKAT Adat di Kalimantan Selatan menuntut pemerintahan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin menepati janji politik terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Negara Harus Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

Pemerintahan Prabowo-Gibran didesak mempercepat pengakuan hak atas wilayah adat dan penyelesaian konflik agraria yang selama ini tersandera.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia