Berita Terbaru masyarakat adat Hari Ini

Penyusunan Revisi UU Kehutanan Diminta Lebih Terbuka

KETUA dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan diminta untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Masyarakat Adat Tuntut Pembatalan Usulan Taman Nasional Meratus

 Aksi unjuk rasa berlangsung di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Jumat (15/8).

Masyarakat Adat Kolontobo Siap Tunjukkan Kekuatan Kearifan Lokal dalam Menjaga Laut

Acara bersejarah ini bukan sekadar perayaan budaya, melainkan sebuah pernyataan politis dan kultural yang akan menegaskan kembali relevansi hukum adat.

Kemenhut Tetapkan 400 Ribu Hektare Hutan Adat

SEBANYAK 400 ribu hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

BRWA Nilai Pengakuan Wilayah Adat Jadi Solusi Krisis Pangan dan Iklim

"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"

Masyarakat Adat di Halmahera Timur Terancam, Mahasiswa Berdemo di Kejagung

Koordinator aksi Arifin sangaji dalam orasinya, menyebut aktivitas perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan, merampas tanah adat, dan memicu kriminalisasi terhadap warga.

Melihat Regulasi Masyarakat Adat di Filipina dan Australia

DOSEN Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjelaskan ada beberapa negara yang sudah menerapkan regulasi tentang masyarakat adat seperti di Filipina hingga Australia.

Sawit Watch Minta Kepastian Hukum bagi Petani dan Masyarakat Adat di Sekitar Kawasan Hutan

SAWIT Watch meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani dan pekebun kecil serta masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Mencabut UU Kehutanan

KOALISI masyarakat sipil dari berbagai organisasi menyerukan untuk mencabut Undang-Undang (UU) Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Program CSR Bantu Petani Kakao Tingkatkan Pendapatan Lima Kali Lipat

Program MMSGI dinilai mendorong kemandirian ekonomi masyarakat adat Dayak Kenyah, di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

AMAN Tekankan Sejumlah Poin yang Perlu Diatur dalam UU Masyarakat Adat

KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.

Pelindungan Masyarakat Adat Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun

Masyarakat Adat Diharapkan Tidak Dijadikan Alat Politik, Biarkan Jadi Penjaga Nilai Budaya

PSBI juga mendorong pentingnya pembangunan manusia yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur.

MK Didesak Segera Putus Uji Formil UU KSDAHE

MAHKAMAH Konstitusi (MK) belum kunjung memutuskan perkara uji formil UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE (UU KSDAHE).

Aktivitas Tambang di Raja Ampat Bisa Mengancam Pulau-Pulau Kecil

"Karena Pulau Gag masuk dalam kategori pulau kecil, kegiatan penambangan bukan kegiatan yang diprioritaskan, serta dilarang sebagaimana Pasal 1 angka 3, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K,"

KLH Luncurkan Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Masyarakat lokal, petani hutan, komunitas ada yang menjaga jasa lingkungan seperti air, karbon, dan keanekaragaman hayat dapat menerima kompensasi secara sah dan terukur.

RUU Masyarakat Adat Harapan Baru bagi Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

DI tengah tantangan ketahanan pangan nasional, masyarakat adat disebut telah membuktikan diri sebagai penjaga kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

DPR Sebut UU Minerba yang Baru Disahkan Akan Libatkan Masyarakat Adat 

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan warga lokal termasuk masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses penambangan di bawah ketentuan UU Minerba yang baru disahkan

Komitmen Pemerintah terhadap Masyarakat Adat Dinilai masih Minim

Erasmus Cahyadi menekankan bahwa pemerintahan yang baru tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap masyarakat adat.

KPA: Perlu Evaluasi Soal Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia

KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia

The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila

Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia