Jumat 26 November 2021, 16:10 WIB

Putusan MK Tegaskan Pemerintah dan DPR Langgar Konstitusi dalam Pembentukan Omnibus Law

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Putusan MK Tegaskan Pemerintah dan DPR Langgar Konstitusi dalam Pembentukan Omnibus Law

MI/ARYA MANGGALA
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Periode 2017-2021 Asfinawati

 

YAYASAN LBH Indonesia (YLBHI) dan sejumlah LBH daerah mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai putusan inkonstitusional bersyarat tersebut merupakan hasil kompromi.

“Meskipun menyatakan bertentangan dengan UUD tetapi MK memberikan putusan yang menggantung atau tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK,” kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati dalam keterangan pers bersama, hari ini.

Asfinawati menyebutkan, putusan ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU. Walaupun, tambahnya, putusannya disebut inkonstitusional bersyarat dimana Pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki.

Baca juga: Omnibus Law Inskonstitusional Bersyarat, Pengusaha Khawatir

Menurut mereka, seharusnya MK membuat putusan dengan menyatakan “Batal” saja, sehingga tidak membuat bingung dan mentoleransi pelanggaran. “Ini juga membuat kondisi yang tidak mudah dipenuhi, dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah menghentikan segera UU ini dan seluruh PP turunannya demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup. “Kita juga Meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup,” tegasnya.

Selain itu, tambahnya, ada fakta 4 dari 9 hakim menyatakan dissenting dalam arti berpendapat UU OLCK sesuai dengan Konstitusi semakin memperlihatkan adanya kompromi tersebut. “Putusan MK ini seolah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif menjadi terbukti,” ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Komisi VII DPR Yakin Indonesia Mampu Hasilkan EBT Handal dan Mandiri

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 11:40 WIB
Komisi VII DPR RI menekan pentingnya menghasilkan energi baru terbarukan (EBT) yang handal dan mandiri (clean and renewable...
Medcom

Pakar Sebut Masyarakat belum Paham Grafitifikasi Sebagai Akar Korupsi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 05 Desember 2021, 11:30 WIB
Masyarakat menganggap pemberian hadiah kepada aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara negara merupakan hal biasa dan dianggap...
MI/Tri Subarkah

Peletakan Batu Pertama GKI Yasmin Bogor Wujud Kemenangan Toleransi

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 11:16 WIB
Penyelesaian kasus GKI Yasmin menunjukkan pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan akibat dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya