Kamis 25 November 2021, 22:20 WIB

DPR Minta Waktu Kaji Putusan MK soal Omnibus Law 

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Minta Waktu Kaji Putusan MK soal Omnibus Law 

Ilustrasi
Ilustrasi UU Cipta kerja

 

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang (UU) nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional. 

"Kami menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat," ungkap Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/11). 

DPR, lanjut Sufmi, akan mempelajari bunyi putusan MK. Setelah itu DPR akan mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang sudah ada untuk menaati putusan MK tersebut. 

Baca juga ; Putusan MK Perkuat UU Cipta Kerja

"Jadi untuk mohon diberikan waktu kepada kami untuk membuat kajian serta mempeljarai isi keputusan tersebut dengan utuh sehingga kami dapat mengambi langkah-langkah yang tepat," tutur politikus Partai Gerindra itu. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan UU Ciptaker yang diajukan sejumlah elemen buruh. Dalam putusannya MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Apabila dalam ketentuan waktu itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. 

"Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman. (OL-7)

Baca Juga

MI/Tri Subarkah

Tolak Keberatan Terdakwa, Hakim Lanjutkan Sidang Korupsi TWP-AD

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 25 Mei 2022, 21:34 WIB
Penolakan itu disampaikan dalam sidang putusan sela pada Rabu (25/5). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Brigjen Faridah...
Antara

MAKI: Kredit Macet Perusahaan Batu Bara di Bank BUMN Kategori Korupsi

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 Mei 2022, 21:33 WIB
Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang...
dok.ist

Pemuda Maluku Utara Demo Mendagri Soal Pj Bupati Morotai

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 Mei 2022, 21:28 WIB
KETUA Solidaritas Pemuda Maluku Utara (SPMU) Bahardi Ngongira menyebut pengabaian tiga nama tersebut merupakan wujud tidak adanya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya