NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja

Andhika Prasetyo

25/11/2021 14:44

Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

PEMERINTAH menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Pemerintah, sebagaimana arahan MK, akan memperbaiki peraturan perundangan tersebut sesuai dengan tempo yang diberikan yaitu dua tahun setelah putusan dibacakan.

"Setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan yang ditetapkan. Kami akan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Kamis (25/11).

Kendati dinyatakan inkonstitusional bersyarat, ia mengatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional. Hanya saja, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan-peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan.

"Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan tetap berlaku. Selanjutnya pemerintah akan segera menjndaklanjuti melalui penyiapan perbaikan UU dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan-arahan MK lainnya," tandasnya. (Pra/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri

Berita Lainnya

MK Sidangkan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Wamen
31/7/2025 20:06
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
MK Kabulkan Uji UU PDP, Negara Wajib Lindungi Data Pribadi Warga
30/7/2025 18:54
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen
30/7/2025 18:19
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Akademisi Sebut Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Seperti Kotak Pandora
30/7/2025 09:45
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UU Polri Digugat ke MK, Persoalkan Sumber Keuangan yang tidak Transparan
29/7/2025 19:18
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Hasto Gugat Pasal Perintangan UU Tipikor, KPK: Vonis Hukuman Tetap Berjalan
29/7/2025 14:45
SEKRETARIS Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pemerintah Sebut Indonesia telah Penuhi 90 Persen Persyaratan Masuk OECD
29/7/2025 11:41
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Indonesia-AS Perkuat Kerja Sama Dagang, Fokus Negosiasi Tarif dan Mineral Kritis
10/7/2025 10:38
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian dan Reformasi Global di KTT BRICS 2025
10/7/2025 10:30
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Jika Nego dengan AS Buntu, Pemerintah Pastikan Cari Pasar Baru
10/7/2025 02:40
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
Pemerintah Bakal Berusaha Seoptimal Mungkin untuk Negosiasi Tarif dengan AS
09/7/2025 15:10
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Indonesia Selesaikan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia, Dorong Ekspor dan Investasi
20/6/2025 15:09
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru

LOAD MORE

Opini

Dua Luka Gorontalo: Kemiskinan dan Kesenjangan
04/8/2025 15:46
Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan
04/8/2025 05:10
Memerdekakan Hak Anak
04/8/2025 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00
Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved