Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Dari initial memorandum (IM) yang diserahkan Juni lalu di Paris, Susiwijono menyebut sekitar 90% praktik standar di Indonesia sudah memenuhi syarat dari OECD.
“Pak Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional Aksesi OECD pada Juni lalu di Paris, telah menyerahkan IM kita, yang kira-kira berisi hasil asesmen secara mandiri terhadap 240 instrumen hukum di dalam standar OECD,” kata Susiwijono dalam acara diskusi yang diselenggarakan Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Senin (28/7).
“Kira-kira dari catatan awal kita itu sudah sekitar 90% praktik standar di Indonesia sudah relatif sejalan dengan apa yang dipersyaratkan oleh OECD. Sebagian besar praktik standar layanan kita relatif sudah mengarah kepada requirement yang ditetapkan di dalam standar OECD,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Indonesia saat ini bersama dengan tujuh negara lain sedang berproses aksesi OECD. Selain Indonesia, ada Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Romania, dan Thailand.
“Aksesi Indonesia ke OECD ini mungkin memerlukan proses jangka menengah-panjang. Barangkali selama beberapa tahun ke depan. Di tahap berikutnya nanti setelah IM adalah technical review, mudah-mudahan nanti mulai bulan September kita sudah mulai ada proses ke sana,” ujar Susiwijono
Ia juga menyampaikan data pengalaman negara-negara yang melakukan aksesi OECD. Beberapa negara mengalami kenaikan revenue pendapatan lebih dari 60% setelah beberapa tahun bergabung OECD, seperti Estonia dan Lithuania.
“Juga beberapa negara yang bisa mendorong produktivitasnya lebih dari 30% setelah beberapa tahun bergabung OECD seperti Meksiko,” jelasnya.
Susiwijono menyebut aksesi Indonesia ke OECD merupakan satu langkah konkret dalam membangun perubahan struktural secara mendasar. OECD menawarkan berbagai pengalaman dan praktik terbaik, mulai dari kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, peningkatan investasi, perdagangan, sampai ke perlindungan lingkungan.
“Jadi hampir semua aspek kita bernegara ada di situ. Selain itu Indonesia juga akan bisa turut serta dalam menentukan arah kebijakan global, khususnya dalam mempromosikan berbagai kepentingan nasional kita,” ujarnya. (H-3)
Yusril menyambangi Forum OECD di Paris, Prancis. Dalam agenda itu, dia menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dokumen IM diserahkan langsung kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada Selasa, 3 Juni 2025 di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.
Indonesia kini menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai US$90 miliar yang diperkirakan akan tumbuh menjadi US$360 miliar pada 2030.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% pada 2025, dan naik tipis menjadi 4,8% pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal menyampaikan perkembangan aksesi Indonesia bergabung OECD kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Indonesia menargetkan penyerahan initial memorandum tersebut ke OECD pada triwulan I 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved