Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia menyatakan ingin bergabung sebagai anggota dalam Forum Global Anti-Korupsi (OECD). Keputusan diambil karena tindakan rasuah dinilai ancaman bagi kemajuan bangsa.
“Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa,” kata Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulis, Kamis (27/3).
Yusril menyambangi Forum OECD di Paris, Prancis. Dalam agenda itu, dia menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, serta meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006,” tegas Yusril.
Dia juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan pemberantasan korupsi dalam cara kerjanya. Keinginan bergabung dengan OECD dinilai bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia dan dunia.
“Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional,” ucap Yusril. (Can/P-3)
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kasus es gabus yang melibatkan aparat penegak hukum masuk dalam pembahasan kewenangan Polri.
Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus tindakan aparat terhadap penjual kue es gabus yang tengah viral.
KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved