Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat arah diplomasi Indonesia di kancah global. Melalui dialog bersama akademisi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jumat (17/10) lalu, BKSAP membahas peluang dan manfaat keanggotaan Indonesia dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) serta BRICS bagi pembangunan nasional.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PDIP, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya peran parlemen dan akademisi dalam memastikan keanggotaan Indonesia di dua organisasi internasional itu membawa dampak nyata bagi rakyat.
“Yang menarik untuk kita bahas bersama adalah bagaimana proses aksesi Indonesia di OECD dan keanggotaan Indonesia di BRICS ini bisa membuka peluang besar bagi bangsa,” kata Irine dalam keterangan yang diterima, Rabu (22/10).
Irine menjelaskan, meskipun Indonesia belum menjadi anggota penuh OECD, proses aksesi yang tengah berjalan sudah memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan regulasi nasional agar selaras dengan standar internasional.
“Menjadi anggota OECD berarti kita harus berbenah diri, memperkuat payung hukum, dan memperbaiki sistem agar lebih efisien. Termasuk di bidang pendidikan yang menjadi faktor penting untuk mendukung daya saing nasional,” terang Legislator asal Maluku Utara itu.
Lebih lanjut, Irine menilai posisi Indonesia yang kini tergabung dalam BRICS dan tengah berproses di OECD menempatkan Indonesia pada posisi strategis di antara dua kutub ekonomi dunia.
“Kalau BRICS itu ibarat selatan dan OECD di utara. Indonesia memiliki peluang besar menjadi jembatan antara keduanya. Ini memperkuat posisi kita dalam diplomasi ekonomi global,” tuturnya.
Dengan keanggotaan di dua organisasi ekonomi besar tersebut, lanjut Irine, Indonesia dapat memperluas akses ke pasar nontradisional sekaligus memperkuat posisi tawar di forum-forum global seperti IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya.
“Keanggotaan ini bukan sekadar value for protocol, tetapi value for people. Kita ingin manfaat dari OECD dan BRICS benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Irine menambahkan, Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional BKSAP dibentuk untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, guna memperkuat arah diplomasi parlemen dan memastikan langkah Indonesia di forum global tetap berpihak pada kepentingan nasional.
“Melalui Panja ini, kami ingin melihat bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang global dan memastikan manfaatnya nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui forum di IPB ini, BKSAP menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antara parlemen dan dunia akademik dalam mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan global yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (P-4)
Kemlu seharusnya menjadi panglima dalam mengawal diplomasi maritim Indonesia yang nantinya terkait dengan ekonomi, politik serta pertahanan-keamanan.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran maksimal AS di KTT ASEAN. Ia tegaskan kemitraan strategis kunci perdamaian Indo-Pasifik dan kemajuan ekonomi ASEAN.
Presiden AS Donald Trump puji Prabowo Subianto di KTT ASEAN ke-47. Trump apresiasi peran Indonesia amankan perdamaian Timur Tengah.
PAKAR Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah menilai diplomasi Indonesia kini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan domestik dan kiprah global.
Seskab menyebut diplomasi Presiden Prabowo berperan besar dalam tercapainya kesepakatan damai Israel-Palestina di Sharm el-Sheikh, Mesir.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan bahwa Indonesia saat ini terus berproses untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD.
OJK dan OECD menggelar Asia Roundtable on Digital Finance 2025 di Bali.
Saat ini, Indonesia adalah kandidat resmi. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang bergabung dengan OECD.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dokumen IM diserahkan langsung kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada Selasa, 3 Juni 2025 di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved