Berita Terbaru Pemerintah Pusat Hari Ini

KPK Awasi Pemberian Dana Hibah DKI Jakarta ke Pemerintah Pusat

Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Otonomi Daerah Ajang Refleksi dan Evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

Respons Usulan Daerah Istimewa Surakarta, Gubernur Jateng: Kewenangan Pemerintah Pusat

Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.

Pusat Diminta Bantu Biayai PSU Pilkada Tasikmalaya

PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)

Bantah Penghargaan Janda Pahlawan Dihapus, Pemprov Sebut Kini Dibiayai Pusat

Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, tunjangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Pagar Laut Pulau C, Pemprov Tunggu Arahan Pusat

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Pagar Laut Dekat Pulau Reklamasi, DKI Tuding Pemerintah Pusat

DKI Jakarta mengaku tidak bertanggung jawab atas munculnya pagar laut dari bambu yang dipasang di perairan sekitar Pulau C reklamasi.

Otak Pemerintah Daerah tak Kreatif

Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.

DPR RI tak Soal Lapor Mas Wapres

Adies menilai program tersebut merupakan upaya Gibran menyerap aspirasi masyarakat.

Prabowo: Rakornas Pempus dan Pemda 2024 Bermanfaat dan Strategis

PRESIDEN Prabowo Subianto mengapresiasi terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024

PDIP Desak Normalisasi Sungai Jakarta Dihidupkan Kembali

PDIP akan fokus mengawal program normalisasi sungai demi penanganan banjir.

19 Ribu Situs Pemerintah Disusupi Iklan Judol, Menkominfo Mengaku tak Berwenang Menindak

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).

Ketua IDI Dukung Penempatan Dokter oleh Pemerintah Pusat

Jika penempatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah bisa mendapat kepastian karier dan insentif.

Pemerintah Didesak Serius Tangani Kesehatan Pengungsi Gempa Bawean

PCNU Bawean mendesak pemerintah pusat dan daerah lebih serius memperhatikan kesehatan pengungsi korban gempa. Karena hingga saat ini banyak pengungsi yang di tenda darurat.

Ingin Tata Kelola Sawit Membaik? Harus Saling Bersinergi

Tantangan terbesar di kita (Indonesia) ini, masing-masing sektor sebaiknya tidak over sektoralism, perlunya pengoptimalan yang lebih efisien termasuk pada tata kelola sawit.

Tidak Bisa Mengelak, BKN Pastikan ASN Pusat akan Pindah ke IKN

APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.

Jangan Intervensi Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta tidak mengintervensi jadwal dan tahapan Pilkada 2024 yang sedang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Perjuangan Masyarakat Adat Belum Berakhir

Masyarakat Adat yang telah diajukan Aliansi Masyarakat Nusantara pun hingga kini belum disahkan Pemerintah dan DPR RI.

Dari Kursus Bahasa Inggris, LEAP Tumbuh Jadi Lembaga Kursus dan Pelatihan

SelaPada 2020 lalu, LEAP juga berhasil terpilih menjadi lembaga pelatihan mitra yang memberi pelatihan digital marketing untuk program pelatihan prakerja dari pemerintah.

KMB Bogor Raya Dukung Kebijakan Presiden Jokowi

KMB Bogor Raya menyatakan dukungan dan kesiapannya mengawal kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pro terhadap masyarakat.

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

Kalender Hijriah Global Tunggal dan Tajdid Peradaban

Iran Bantah Gencatan Senjata: Standar Ganda AS dalam Krisis Diplomasi Global, Saatnya Indonesia Bicara

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting