Berita Terbaru Pemerintah Pusat Hari Ini

Kumpulkan Satker Pemda, Ditjen Bina Adwil Luncurkan Juknis Dekonsentrasi GWPP 2024

Safrizal menekankan agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah menerima Juknis, segera melakukan percepatan pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP.

Kemitraan Publik dan Swasta Dorong 'Nol Kematian Akibat Dengue 2030'

Kemenkes, Takeda, dan Biofarma menjalin komitmen bersama dalam penerapan upaya yang berkesinambungan untuk menanggulangi kasus dengue di Indonesia.

Kuota Subsidi Motor Listrik Masih Tersedia, United E-Motor Beri Tawaran

Program subsidi motor listrik yang digelar pemerintah bagi masyarakat Indonesia masih kurang peminat. Motor listrik bersubsidi baru terjual sebanyak 11.532 unit.

DPR: Perlu Sinergi Pemda Purwakarta dan Pemerintah Pusat Perbaiki Penyaluran Bansos

Penyaluran bansos di Kabupaten Purwakarta itu hanya sekitar Rp180 miliar. Sementara Kabupaten Bekasi sebesar Rp320 miliar.

Apkasi Ajak Produsen Masuk Pengadaan Pemerintah lewat APN 2023

APN 2023 mengusung konsep mempertemukan produsen barang dan jasa dengan pengguna anggaran atau end user.

Pembatasan Perlintasan Logistik Saat Nataru Picu Kenaikan Harga Barang

Selain kelangkaan barang akibat stok kosong, hal ini juga bisa memicu kenaikan harga barang. Kebijakan ini juga jelas semakin memberatkan pengusaha.

DPR: ‘Suntik Mati’ PLTU Batu Bara Cermin Pemerintah Didikte Pihak Asing

Aset PLTU ini masih bernilai secara ekonomis, masih dapat memproduksi listrik dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Legislator Minta Pemerintah Harus Gerak Cepat Atasi Inflasi Harga Beras

Pemerintah pun disarankan untuk lebih sering melakukan operasi pasar guna mengintervensi harga beras kembali normal.

Kebakaran TPA, Pengamat Sebut Pemerintah Daerah Minim Lakukan Pencegahan

KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah

Pemerintah RI Diminta Desak Resolusi PBB Hentikan Pelanggaran HAM di Palestina

Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB harus mendorong resolusi tegas PBB untuk menghentikan segala pelanggaran HAM yang dilakukan Israel

Kepada Pemerintah, Puan: Jangan Sampai WNI Jadi Korban Perang Israel-Palestina

Puan Maharani menekankan negara wajib memberikan jaminan pelayanan dan keselamatan bagi warganya yang berada di daerah konflik.

Komisi V DPR Tinjau Renovasi Rumah Betang Lunsa Hilir di Kapuas Hulu, Kalbar

Ketua Komisi V DPR Lasarus yang memimpin kunjungan tersebut, mengatakan renovasi Rumah Betang di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut merupakan proyek percontohan yang dibiayai pemerintah.

Pemerintah Bakal Bagi-bagi Rice Cooker Gratis

Pemerintah menerbitkan aturan mengenai pembagian alat memasak berbasis listrik (AML) atau penanak nasi (rice cooker) secara gratis kepada masyarakat.

DPR Dorong Pemerintah Edukasi Pedagang Tanah Abang Kreasikan Pemasaran Digital

Pemerintah harus mencari jalan keluar membantu pedagang Tanah Abang ini bagaimana mengkreasikan pemasaran mereka dan  jangan sampai pasar legendaris Tanah Abang ini tutup.

DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Lokasi Tanah PSN di Pulau Rempang

Guspardi Gaus mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan mengenai pendekatan-pendekatan anarkis yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat Rempang.

DPR Klaim Telah Optimal Lakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Program Pemerintah

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan undang-undang.

Anggota DPR Tegur Pemerintah yang Lanjutkan Program Food Estate

Program food estate terbukti gagal dan bahkan masuk kategori ‘kejahatan lingkungan’ akibat dari rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam.

Bebaskan Pilot Susi Air, Pemerintah Harus Kirim Negosiator

Sejauh ini, pihak TNI telah berkomunikasi dengan tokoh adat agar Philips dapat bebas.

DPR Apresiasi Sikap Pemerintah Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka

Anggota DPR Taufik Basari mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka.

Pemerintah Harus Tuntaskan Permasalahan Pekerja Anak

Dari sisi struktur hukum terdapat ketidakseragaman batas usia anak di beragam peraturan perundang-undangan.

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

Kalender Hijriah Global Tunggal dan Tajdid Peradaban

Iran Bantah Gencatan Senjata: Standar Ganda AS dalam Krisis Diplomasi Global, Saatnya Indonesia Bicara

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting