Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak para produsen untuk bisa merebut peluang masuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah lewat gelaran Apkasi Procurement Network 2023 Expo & Forum (APN 2023).
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang mengatakan APN 2023 mengusung tema Produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo agar pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) lebih mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri.
Baca juga: Rakornas LKPP dan IPFE 2023 Dorong Transformasi Pengadaan
"Dalam kerangka inilah, penyelenggaraan APN 2023, Apkasi berharap, pertama, para end user di lingkungan pemerintahan dapat melihat secara langsung berbagai produk-produk Indonesia yang merupakan solusi kebutuhan di pemerintah daerah," katanya dalam keterangan, di Jakarta, Rabu (8/11).
APN 2023 mengusung konsep mempertemukan produsen barang dan jasa dengan pengguna anggaran atau end user.
Sarman mengatakan pemerintah daerah didorong berbelanja melalui mekanisme e-katalog dalam kegiatan PBJP karena platform tersebut membuat proses lebih cepat, terukur dan transparan.
Ia juga berharap pemerintah daerah, khususnya pejabat kegiatan PBJP dapat mengenal lebih dekat para produsennya.
"Bisa konsultasi dulu, bertanya mengenai spesifikasi barang atau jasa yang diperlukan sehingga saat belanja mereka sudah yakin dengan apa yang akan dibeli," ujar Sarman.
Baca juga: Aplikasi E-Procurement Tingkatkan Efisiensi Proses Pengadaan Barang dan Jasa
APN 2023 akan diisi dengan serangkaian forum yakni produsen diberikan panggung untuk menjelaskan lebih detail mengenai barang atau jasa yang dipamerkan kepada para end user pengguna anggaran.
Apkasi juga memfasilitasi sebanyak 416 anggota pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk bisa lebih dekat dengan para penyedia barang dan jasa.
"Jika selama ini mereka hanya melihat produknya melalui etalase e-katalog saja, kini mereka bisa bertemu dan berinteraksi langsung," katanya.
Adapun sasaran utama pengunjung adalah para end user atau pengguna anggaran, jadi bukan masyarakat umum. Pasalnya, para end user inilah yang mengetahui anggaran di daerahnya dan akan dibelanjakan ke mana sesuai dengan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
"Kita akan undang para organisasi perangkat daerah, termasuk rumah sakit daerah, puskesmas serta dinas-dinas lainnya," tuturnya.
Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Ikut Tren E-katalog
Kegiatan APN 2023, lanjut Sarman, telah mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kadin Indonesia.
Project Manager APN 2023 Syaifuddin Kay menambahkan akan banyak ragam kegiatan di ajang APN 2023. Selain kegiatan expo, APN 2023 akan dimeriahkan dengan kegiatan talkshow, forum dan business matching yang untuk tahun ini akan lebih diprioritaskan pada sektor alat-alat kesehatan.
APN 2023 merupakan salah satu program kerja unggulan Apkasi yang tahun ini digelar untuk keempat kalinya. Kegiatan APN 2023 akan dilaksanakan pada 27-28 November 2023 bertempat di Hall A Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. (Ant/S-2)
Pemerintah Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmen dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
CepetDapet.com hadir di tengah kebutuhan perusahaan untuk merampingkan proses pengadaan yang sering kali terhambat oleh birokrasi dan prosedur manual
SKK Migas memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa hingga nilai Rp50 miliar.
Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, tunjangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved