Pemerintah Pusat Dinilai Maksimal Tangani Bencana Sumatra

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai pemerintah pusat telah bekerja cepat dan maksimal dalam menangani bencana di  wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sudah berjalan selama satu bulan. 

“Sejauh ini pemerintah pusat sudah baik dan maksimal dalam mengeluarkan kebijakan publik. Dalam hal kebijakan publik itu yang dinilai adalah yang terpenting itu kebijakannya sudah menyentuh masyarakat banyak dan kelihatan hasilnya di publik,” ujar Trubus kepada wartawan, Rabu (31/12). 

Penilaian Trubus itu dilontarkan usai Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memaparkan capaian penanganan bencana di Sumatera selama satu bulan terakhir. Teddy menyebut pembangunan hunian bagi warga terdampak terus menunjukkan progres signifikan.

Baca juga : Penanganan Bencana di Sumatra, Seskab Sebut dalam Satu Bulan Hasilnya Konkret

“Mengenai jumlah hunian, dalam satu bulan ini, seminggu ke depan ada 600 rumah hunian yang akan jadi, minggu depan insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian,” ujar Teddy. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).

Teddy mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan percepatan pembangunan hunian dalam skala besar. Pembangunan tersebut ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang warga terdampak. Selain hunian sementara, pembangunan hunian tetap juga mulai berjalan.

Menurut Teddy, pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.

Baca juga : Kayu Terbawa Banjir Sumatra Boleh Dipergunakan Rakyat, Ini Alasannya

“Ya semuanya bahu membahu kerja sama,” ujarnya. 

Teddy juga menyebut sejumlah sekolah dan pasar mulai beroperasi kembali, menandakan aktivitas sosial dan ekonomi perlahan pulih.

Selanjutnya, Trubus menyebut pemerintah pusat telah mengirimkan berbagai bantuan logistik, mulai dari pangan hingga kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, perbaikan infrastruktur seperti jembatan dan akses jalan juga terus dilakukan.

“Terus infrastruktur kayak jembatan semua akses sudah dibuka listrik. Hampir 90% listrik sudah dinyala,” ujar Trubus. 

Di sisi lain, Trubus menyarankan pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif karena memahami kondisi lapangan secara detail.

Menurut dia, pemerintah pusat justru telah berupaya optimal menyalurkan bantuan dasar.

Trubus menekankan distribusi bantuan seharusnya digerakkan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga aparatur di tingkat kabupaten. Sebab, pemerintah daerah memiliki struktur yang lengkap untuk mendukung kerja pemerintah pusat.

Selain pemerintah daerah, Trubus menilai peran relawan dan organisasi nonpemerintah (NGO) perlu dikoordinasikan secara lebih baik. Ia menilai data yang disampaikan para relawan harus akurat dan berbasis kondisi lapangan.

Trubus juga mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

Ia menambahkan penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah terdampak, tetapi juga memerlukan solidaritas nasional. Trubus mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 38 provinsi yang masing-masing menghadapi tantangan kebencanaan. (Cah/P-3)