Pemulihan Pascabencana Harus Mampu Atasi Trauma

MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus lebih dari sekadar penyediaan kebutuhan material. Ia mengingatkan untuk terus meluruskan niat dalam upaya pemberian bantuan termasuk trauma healing yang menjadi bagian dari menjaga kepastian masa depan keluarga.

“Menurut saya ini bukan masalah penting dan tidak penting, tetapi semangatnya adalah memastikan keluarga yang pernah kena bencana, ada yang, mohon maaf, kehilangan keluarganya, ada yang meninggal dunia, kehilangan hartanya, bahkan mungkin kehilangan tanahnya. Bahkan ada yang hari ini belum ketemu keluarganya. Saya kira kita memahami suasana kebatinan itu dan tentu kita ikut prihatin,” ungkap Menteri Wihaji dalam keterangan yang diterima (30/12).

Wihaji menegaskan jika tiga kelompok rentan yang menerima tekanan psikologis, juga merupakan elemen penting dalam siklus hidup yang begitu diperhatikan oleh kementeriannya. “Maka, kita hadir untuk memastikan anak-anak jangan mengalami trauma. Perempuan jangan mengalami trauma. Lansia juga jangan mengalami trauma. Karena siapapun, anak-anak ini bagian dari masa depan kita.”

Baca juga : Orangtua Didorong Bangun Budaya Membaca di Rumah

Ia juga mengungkapkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dihadapkan pada situasi cukup kompleks pada upaya pemulihan trauma pascabencana. Di satu sisi ada sebagian TPK yang juga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, namun di sisi lain sebagai relawan keluarga, kiprah TPK bersama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) juga menjadi bukti negara hadir pada rehabilitasi psikologis pasca trauma. 

Menteri Wihaji menginstruksikan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, BKKBN Sumatera Utara dan BKKBN Sumatera Barat untuk mendata dan membantu TPK yang terkena bencana serta menggerakkan para TPK yang lebih aman dari bencana untuk memberikan uluran tangan memulihkan psikis korban bencana di sekitarnya. 

TPK pula yang paling mengerti, perlakuan seperti apa yang cocok diterapkan untuk mengurangi luka batin masyarakat di wilayahnya. “Tentu kita akan menyesuaikan. Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, tentu traumanya juga beda-beda, kelasnya juga beda-beda, peristiwanya juga beda-beda. Artinya metode trauma healing disesuaikan dengan sebab dan lokasi serta budaya di masing-masing tempat,” lanjut Menteri Wihaji.

Dalam praktiknya, Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh melaksanakan trauma healing melalui permainan sederhana, bernyanyi, dan aktivitas yang ramah anak, sambil melibatkan para kader, remaja GENRE (Generasi Berencana) dan anggota keluarga. Salah satu aspek paling penting dari komitmen Kemendukbangga/BKKBN adalah jaminan bahwa pemulihan bukan sekadar respons jangka pendek. 

Menteri Wihaji memberikan pernyataan tegas bahwa pendampingan trauma ini akan terus berlanjut. “Trauma tidak bisa dibatasi waktu, selama membutuhkan kehadiran dari pemerintah khususnya Kemendukbangga/BKKBN,  maka kita wajib hadir memberikan jalan keluar.” (M-3)