Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf secara resmi melepas Relawan Tanggap Bencana DPP PKS yang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra. Pelepasan relawan tersebut berlangsung di halaman Kantor DPTP PKS, Jumat (2/1).
Dalam sambutannya, Almuzzammil menegaskan bahwa awal Tahun Baru tidak diisi dengan perayaan seremonial, melainkan dengan perenungan dan pengukuhan komitmen untuk terus hadir membantu masyarakat yang tertimpa musibah.
“Awal tahun baru ini tidak kita isi dengan perayaan, tetapi dengan perenungan dan pengukuhan komitmen untuk terus berbuat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/1).
Ia menjelaskan, pelepasan Relawan Kemanusiaan PKS hari ini merupakan bagian dari rangkaian dan lanjutan pengiriman relawan yang telah lebih dahulu diterjunkan dari berbagai daerah di Indonesia ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Sejumlah provinsi telah mengirimkan relawan kemanusiaan, di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Almuzzammil menegaskan, PKS akan terus mengirimkan relawan secara bertahap hingga kondisi Sumatra benar-benar pulih dan bangkit. Relawan yang diberangkatkan memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Mereka terdiri dari montir, tenaga kesehatan, ahli bangunan, ahli kelistrikan, psikolog untuk trauma healing, serta berbagai keahlian lain yang sangat dibutuhkan di lokasi bencana.
"Relawan yang dikirim memiliki keahlian khusus yang memang dibutuhkan di wilayah bencana. Ada mereka yang menjadi montir, tenaga kesehatan, ahli bangunan, ahli kelistrikan, psikolog untuk trauma healing, dan lain sebagainya, tutur Almuzzammil.
Almuzzammil juga berbagi pengalamannya saat meninjau langsung kondisi bencana di Medan, Aceh Tamiang, dan Sumatra Barat.
“Di lapangan saya menyaksikan puluhan mobil bantuan lalu lalang mendistribusikan bantuan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia. Termasuk di dalamnya kader-kader PKS yang menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok, terjun langsung membantu korban bencana,” tuturnya.
Ia menambahkan, Relawan PKS telah memberikan kontribusi nyata di lapangan, di antaranya dengan penyediaan listrik tenaga surya serta pengeboran air bersih di beberapa titik di Kabupaten Aceh Tamiang.
Upaya tersebut menjadi solusi atas kebutuhan mendesak masyarakat terkait akses listrik dan air bersih.
Pada kesempatan itu, Almuzzammil menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bahu-membahu membantu penanganan bencana.
“Kami mengapresiasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja solid dalam pemulihan pasca-bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” katanya.
Menurutnya, solidaritas dan kolaborasi lintas elemen dalam penanganan bencana ini menegaskan bahwa kekuatan terbesar bangsa Indonesia adalah persatuan, terutama di masa-masa sulit.
“Di tengah musibah, kita kembali diingatkan bahwa persatuan dan kepedulian adalah modal utama bangsa ini untuk bangkit bersama,” pungkas Almuzzammil. (Cah)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved