Berita Terbaru Pemerintah Pusat Hari Ini

Pemerintah Pusat Dinilai Maksimal Tangani Bencana Sumatra

Pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.

Pemda Hingga BUMD Bisa Pinjam Dana atau Utang APBN

pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN)  dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN

KPK Awasi Pemberian Dana Hibah DKI Jakarta ke Pemerintah Pusat

Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Otonomi Daerah Ajang Refleksi dan Evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

Respons Usulan Daerah Istimewa Surakarta, Gubernur Jateng: Kewenangan Pemerintah Pusat

Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.

Pusat Diminta Bantu Biayai PSU Pilkada Tasikmalaya

PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)

Bantah Penghargaan Janda Pahlawan Dihapus, Pemprov Sebut Kini Dibiayai Pusat

Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, tunjangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Pagar Laut Pulau C, Pemprov Tunggu Arahan Pusat

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Pagar Laut Dekat Pulau Reklamasi, DKI Tuding Pemerintah Pusat

DKI Jakarta mengaku tidak bertanggung jawab atas munculnya pagar laut dari bambu yang dipasang di perairan sekitar Pulau C reklamasi.

Otak Pemerintah Daerah tak Kreatif

Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.

DPR RI tak Soal Lapor Mas Wapres

Adies menilai program tersebut merupakan upaya Gibran menyerap aspirasi masyarakat.

Prabowo: Rakornas Pempus dan Pemda 2024 Bermanfaat dan Strategis

PRESIDEN Prabowo Subianto mengapresiasi terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024

PDIP Desak Normalisasi Sungai Jakarta Dihidupkan Kembali

PDIP akan fokus mengawal program normalisasi sungai demi penanganan banjir.

19 Ribu Situs Pemerintah Disusupi Iklan Judol, Menkominfo Mengaku tak Berwenang Menindak

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).

Ketua IDI Dukung Penempatan Dokter oleh Pemerintah Pusat

Jika penempatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah bisa mendapat kepastian karier dan insentif.

Pemerintah Didesak Serius Tangani Kesehatan Pengungsi Gempa Bawean

PCNU Bawean mendesak pemerintah pusat dan daerah lebih serius memperhatikan kesehatan pengungsi korban gempa. Karena hingga saat ini banyak pengungsi yang di tenda darurat.

Ingin Tata Kelola Sawit Membaik? Harus Saling Bersinergi

Tantangan terbesar di kita (Indonesia) ini, masing-masing sektor sebaiknya tidak over sektoralism, perlunya pengoptimalan yang lebih efisien termasuk pada tata kelola sawit.

Tidak Bisa Mengelak, BKN Pastikan ASN Pusat akan Pindah ke IKN

APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.

Kumpulkan Satker Pemda, Ditjen Bina Adwil Luncurkan Juknis Dekonsentrasi GWPP 2024

Safrizal menekankan agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah menerima Juknis, segera melakukan percepatan pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP.

Jangan Intervensi Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta tidak mengintervensi jadwal dan tahapan Pilkada 2024 yang sedang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia